Pemko Banjarmasin Didorong Rampungkan Perwali Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

BANJARTIMES– Pemerintah Kota Banjarmasin didorong untuk merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Perwali ini dianggap penting untuk menguatkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang sebelumnya telah disahkan oleh pemko.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Islam dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Abdani Solihin.

Menurut Dani, perwali tersebut bakal mengatur lebih rinci tentang sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap toleransi kehidupan di masyarakat kota ini. “Perda itu sifatnya tumpul di (mata) hukum karena belum ada perwalinya,” kata Dani.

Di sisi lain, aktivis kemanusiaan itu sejatinya mengapresiasi perda tersebut. Sebab, regulasi tentang penyelenggaraan toleransi bak menjadi angin segar bagi pegiat isu keberagaman.

“Untuk Perda nomor 4 tahun 2023 ini kami sangat menyambut baik karena selama ini tidak ada payung hukum sebagai arah ketika terjadi permasalahan intoleransi,” kata dia.

Lebih lanjut, Dani menjelaskan bahwa keberadaan perda ini menjadi peluang lanjutan masyarakat untuk menjadikan Banjarmasin semakin layak menyandang predikat sebagai “Kota Inklusif”.

“Inklusivitas Banjarmasin harus berkembang dengan dibarengi isu lain, tidak hanya soal disabilitas saja,” ucapnya. Ditinjau lebih lanjut, keberadaan perda mengatur tentang hak-hak setiap kelompok marjinal yang dianggap kerap terabaikan.

Selain itu, perda ini terbukti berhasil mendongkrak pamor kota untuk mendapat penghargaan Indeks Kota
Toleran (IKT) dalam kategori Kebijakan Toleran Terbaik tahun 2023 dari Setara Institute for Democracy and Place untuk kategori khusus kebijakan tingkat kota.

Dani juga mengatakan pada dasarnya sikap toleransi akan selalu turut serta disetiap jengkal perbedaan. “Harus sadar toleransi dan ketika sadar idealnya terbentuk rasa saling menghargai dan menerima perbedaan,” ucap Dani ketika ditanyai lebih lanjut mengenai makna toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mengatakan bahwa persoalan-persoalan intoleransi yang terjadi akibat dari belum terbiasanya masyarakat dan pemerintah Banjarmasin dalam menyikapi keberagaman.

Pada tahun 2022 silam, misalnya, pernah terjadi pertikaian antara pemilik kedai nonhalal dengan Satpol PP ketika hendak menertibkan rumah makan yang terlihat berjualan di tengah waktu puasa. Akibatnya, bentrokan antarwarga dan aparat tersebut sempat menjadi perbincangan hangat kala itu. Terbukti dari munculnya petisi yang ditandatangani oleh 1.544 masyarakat Banjarmasin. Dengan adanya perda ini, diharapkan persoalan-persoalan tersebut bisa teratasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *