BANJARTIMES– Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR buka suara soal maraknya tren pengibaran bendera bajak laut ala One Piece di menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa selama bulan Agustus, hanya bendera Merah Putih yang seharusnya dikibarkan.
“Kita berharap pimpinan instansi vertikal juga menghimbau kepada seluruh perangkatnya untuk mengibarkan bendera Merah Putih,” ujarnya saat apel pagi di Balai Kota, Senin (4/8/2025).
Yamin juga menginstruksikan para camat dan lurah agar aktif menyosialisasikan aturan tersebut kepada warga. Jika ditemukan bendera selain Merah Putih, Pemkot akan memanggil yang bersangkutan untuk berdiskusi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Kalau mau menaikkan bendera, ya bendera Merah Putih saja. Kalau ada unek-unek atau masalah, sampaikan melalui jalur yang tepat, tidak perlu dengan menaikkan bendera lain,” katanya.
“Kita ingin Banjarmasin tetap menjadi kota yang nyaman, damai, dan tertib untuk semua. Kalau semua bisa didiskusikan, lebih baik kita berdiskusi saja tanpa harus mengikuti yang lagi tren,” sambungnya.
Belum ada pernyataan resmi apakah larangan tersebut akan disertai sanksi administratif, namun ajakan wali kota untuk “mengikuti aturan” telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan netizen, dari yang mendukung hingga mempertanyakan batas-batas ekspresi simbolik warga dalam ruang publik.
Simbol Kebebasan dan Melawan Ketidakadilan
Mengutip laman Fandom One Pience, bendera bajak laut dalam serialini—yang terkenal sebagai Jolly Roger milik kelompok Topi Jerami—menjadi simbol kebebasan dan semangat pantang menyerah. Lambang tengkorak dengan topi jerami itu mencerminkan nilai-nilai seperti persahabatan, keberanian, dan tekad untuk melawan ketidakadilan.
Dalam cerita, kru bajak laut Topi Jerami di bawah pimpinan oleh Monkey D. Luffy, yang selalu menentang penindasan dan berjuang demi impiannya tanpa menyerah. Di luar cerita fiksi, bendera ini kini sering dipakai sebagai simbol perlawanan atau kritik terhadap kekuasaan. Di Indonesia, pengibaran bendera ini belakangan muncul di tengah warga yang kecewa dengan kebijakan pemerintah.***
