Anggota DPR RI Dapil Kalsel Minta Maaf, Janji Tindaklanjuti Tujuh Tuntutan Demonstran

  • Teks: Donny Muslim
  • Foto: DPRD Kalsel

BANJARTIMES – Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) atas kinerja anggota DPR RI apabila belum memenuhi harapan.

Permintaan maaf itu ia sampaikan saat menerima rombongan DPRD Kalsel yang menyerahkan tujuh tuntutan hasil aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Komisi II DPR RI, Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

“Kami memohon maaf kalau perkataan, perilaku, dan perbuatan kami selama ini dianggap belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Rifky, politikus Partai NasDem, yang juga anggota DPR RI Dapil Kalsel.

Rifky berjanji semua tuntutan akan ditindaklanjuti dan dilaporkan progresnya kepada publik. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan DPRD Kalsel akan diteruskan hingga ke pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat.

“Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegasnya.

Tujuh Tuntutan

Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Ketua DPRD Supian HK. Mereka datang untuk membawa tujuh tuntutan berskala nasional hasil aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan pada 1 September lalu, yakni:

  1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR, agar sesuai kondisi fiskal negara dan transparan penggunaannya.
  2. Reformasi Polri, mendesak Kapolri mundur dan penyelesaian kasus tindakan represif aparat.
  3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas saat aksi massa di Jakarta.
  4. Penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan konflik agraria.
  5. Evaluasi program strategis beranggaran besar seperti program makan gizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP).
  6. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga pendidik lainnya.
  7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Selain itu, DPRD Kalsel juga menyuarakan aspirasi lokal, termasuk penolakan hutan Meratus dijadikan taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian khusus terhadap tenaga honorer di daerah.

DPRD Bawa Tuntutan Demonstran

Supian HK mengaku bersyukur karena DPRD Kalsel bisa menunaikan janji kepada masyarakat dengan menyampaikan tuntutan secara langsung kepada DPR RI.

“Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh Ketua Komisi II dan anggota DPR RI asal Kalsel. Aspirasi yang dituntut elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” kata Supian.

Ia mengklaim bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel untuk memperjuangkan suara rakyat, khususnya hasil aksi ribuan warga dan mahasiswa yang menuntut reformasi DPR dan Polri di Banjarmasin.

Rombongan DPRD Kalsel terdiri dari Wakil Ketua DPRD Alpiya Rachman dan Kartoyo, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua BK Rosehan NB, Anggota DPRD Mustafa Zakir, dan Sekretaris DPRD Muhammad Zaini.

Sebelum pertemuan ditutup, Rifky kembali menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Rakyat Kalsel atas aksi damai yang berlangsung tertib. Ia menegaskan aspirasi rakyat Kalsel akan terus dikawal agar mendapat perhatian di tingkat nasional.***