- Teks: Aldi Ihtihsan
- Foto: KalselMaju/Instagram MRK
- DPR RI dan DPRD Kalsel bentuk forum khusus untuk membahas polemik rencana penetapan Taman Nasional Meratus.
- Forum akan digelar setiap tiga bulan dan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
- Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan prinsip utama: Meratus harus dilindungi, mencakup sumber daya alam dan masyarakat adat.
BANJARTIMES– Polemik rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional kembali mencuat. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan DPR RI bersama DPRD Kalimantan Selatan sepakat membentuk forum khusus untuk membahas persoalan ini.
“Forum ini dijadwalkan berlangsung setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan kementerian hingga pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, forum tersebut akan menghadirkan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN, sementara DPRD Kalsel bertugas mengundang para pemangku kepentingan di daerah.
“Tugas kami di DPR menghadirkan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN, sementara DPRD Kalsel membawa stakeholder di daerah,” jelas politisi Nasdem itu.
Ia menambahkan, forum pertama akan memfokuskan pembahasan pada perdebatan mendasar terkait urgensi penetapan taman nasional tersebut.
“Tapi prinsip utamanya, kita semua sepakat Meratus harus dilindungi, bukan hanya sumber daya alam ekonominya, tapi juga masyarakatnya,” tegas Rifqinizamy.
Sementara itu, penolakan terhadap usulan taman nasional terus bergulir. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, menegaskan bahwa Aliansi Meratus tidak hadir untuk bernegosiasi, melainkan menyampaikan paparan tentang tata ruang dan tata kelola masyarakat hukum adat Dayak Meratus.
“Kami menyampaikan dokumen kertas kebijakan. Dan dalam hal ini mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencabut semua proses usulan Taman Nasional ini,” ujarnya.
Menurut Raden, konsep taman nasional yang berbasis zonasi administratif bertentangan dengan cara masyarakat adat mengelola hutan.
“Proses ritual dan kelola hutan bagi masyarakat adat tidak bisa dibatasi dengan batas administrasi. Apalagi zonasi seperti konsep Taman Nasional,” tambahnya.
Gelombang penolakan juga terlihat dalam aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalsel Melawan pada 1 September lalu. Aksi ini menjadi bagian dari desakan agar pemerintah menghentikan proses penetapan Taman Nasional Meratus.
