- Teks: Mahtia Safitri
- Foto: Dok/Banjartimes
Kalimantan Selatan memiliki sebuah kawasan yang dikenal dengan Meratus. Dalam peta ekologis nasional Meratus ditempatkan sebagai objek paling penting, yakni sebagai kawasan penyangga ekologis, tempat keanekaragaman hayati, dan ruang hidup bagi masyarakat Meratus. Namun, dalam diskursus krisis iklim yang semakin dominan di tingkat nasional, ada satu dimensi yang nyaris luput dari perhatian, ia adalah petani di kawasan Meratus sebagai ruang pertama tempat krisis iklim bekerja.
Bagi petani di Meratus, iklim bukan konsep abstrak. Ia dirasakan melalui kerja fisik sehari-hari, tanah yang semakin keras, hujan yang datang tak pada watunya, dan panas yang sangat ekstrem. Dalam hal ini ketubuhan petani menjadi sensor ekologis yang mencatat perubahan lingkungan secara terus-menerus. Namun, pengetahuan berbasis ketubuhan petani jarang diakui sebagai dasar kebijakan.
Negara cenderung mempercayai data teknis ketimbang pengalaman ketubuhan petani. Akibatnya, krisis iklim diperlakukan sebagai persoalan jangka panjang yang bisa ditangani lewat perencanaan makro. Sementara dampak langsungnya terhadap kehidupan petani dibiarkan menjadi urusan individu. Kelelahan fisik, penyakit akibat lingkungan yang rusak, hingga tekanan psikologis karena ketidakpastian ekonomi nyaris tidak pernah masuk dalam perhitungan kebijakan iklim.
Kondisi ini diperparah oleh praktik ekstrativisme yang terus berlangsung di kawasan Meratus. Pembukaan kawasan untuk tambang dan perkebunan sawit skala besar tidak hanya mempercepat kerusakan lingkungan, tetapi juga menganggu sistem ekologis yang menjadi dasar pertanian di kawasan Meratus. Perubahan tata air, degradasi tanah, dan hilangnya tutupan hutan membuat memicu laju krisis iklim lebih cepat. Pada kondisi ini petani Meratus menghadapi krisis berlapis, beradaptasi dengan perubahan iklim sekaligus penyempitan ruang hidup.
Program adaptasi yang ditawarkan oleh pemerintah seperti, penggunaan bibit unggul atau tekhnologi pertanian kerap gagal menjawab persoalan struktural yang dihadapi oleh petani Meratus. Adaptasi yang ditawarkan tidak akan efektif jika kerusakan ekosistem terus dibiarkan. Krisis iklim dibingkai sebagai tantangan pembangunan yang harus diselaraskan dengan pertumbuhan. Akibatnya, dimensi keadilan sosial dan keadilan ekologis sering kali terpinggirkan.
Krisis iklim seharusnya juga dibaca sebagai krisis ketubuhan
Ketika lingkungan rusak, tubuh petani menjadi lebih rentan, mudah sakit, cepat lelah, dan kehilangan kemampuan untuk bekerja secara layak. Jika kebijakan iklim tidak mempertimbangkan aspek ini, maka negara sesungguhnya sedang memindahkan beban krisis ke tubuh-tubuh yang paling tidak berdaya. Pendekatan alternatif yang perlu dipikirkan adalah politik iklim yang berangkat dari pengalaman ketubuhan masyarakat terdampak. Menepatkan petani bukan hanya sebagai objek program, melainkan sebagai subjek pengetahuan.
Pengelaman petani Meratus tentang perubahan musim, tanah, dan sir seharusnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan teknis. Melindungi Meratus tidak cukup dengan menjadikannya simbol penting dalam wacana lingkungan. Perlindungan itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, penghentian aktivitas ekstratif yang massif, pengakuan ruang kelola petani Meratus, serta sistem perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai.
Selama pengalaman ketubuhan petani Meratus terus diabaikan, krisis iklim akan tetap menjadi persoalan yang dibicarakan di ruang konferensi, tetapi dirasakan penderitaannya di ladang dan lereng pegunungan. Tanpa itu, komitmen iklim hanya akan menjadi jargon yang jauh dari realitas di lapangan.***
- Mahtia Safitri adalah seorang aktivis yang berfokus pada isu-isu ekologis melalui dedikasinya di WALHI Kalimantan Selatan. Aktif terjun langsung dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
- Tulisan ini merupakan output dari Fellowship Penulisan Lapor Iklim x Yayasan PIKUL 2025-2026 dengan tema Iklim dan Tubuh Kita. Mahtia merupakan salah satu peserta kegiatan tersebut.
