- Teks: Muhammad Rahim Arza
- Foto: Dok/Banjartimes
BANJARTIMES— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik. Dalam seminar nasional di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto melontarkan kritik terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut, mulai dari efektivitas, penggunaan anggaran, hingga dugaan politisasi kebijakan.
Diskusi bertajuk “Efektivitas MBG dalam Menanggulangi Masalah Gizi dan Ketimpangan di Indonesia” itu digelar GMNI Kota Banjarmasin bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ULM di General Building ULM, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto, Akademisi Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP ULM Pathurrahman, Dosen Gizi sekaligus Ketua PD AsNI Kalimantan Selatan Sigit Yudistira, serta Nutrisionis Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kalsel Venadya Syela Bonita.
Bermasalah Secara Etis dan Politis
Dalam forum itu, Tiyo menilai MBG tidak hanya menyimpan persoalan teknis, tetapi juga problem etika dan politik yang serius.
“Hari ini MBG menjadi bukti bahwa program tersebut tidak hanya problematis secara etis, tetapi juga problematis secara politis. Problem ini membangkitkan kesadaran publik bahwa kekuasaan hari ini gagal mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tiyo, berbagai polemik yang muncul di sejumlah daerah menunjukkan bahwa program tersebut belum dirancang secara matang sejak awal. Ia bahkan menilai evaluasi besar perlu segera dilakukan.
“Kalau programnya tidak bisa dihentikan, maka kita harus menghentikan pihak yang membuat program tersebut,” katanya.
Permasalahkan Pengalihan Anggaran Pendidikan
Tiyo juga menyinggung kebijakan pengalihan sebagian anggaran pendidikan untuk mendukung MBG. Ia menyebut langkah itu berpotensi bertentangan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Menurutnya, sekitar Rp223 triliun dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan dialihkan untuk mendukung program tersebut.
“Kita bisa berdebat apakah MBG layak dimasukkan ke anggaran pendidikan atau tidak. Tapi ketika akses pendidikan masih timpang dan guru masih ditelantarkan kesejahteraannya, tentu miris melihat Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG,” ujarnya.
Ia juga mengkritik masuknya program SPPG ke lingkungan kampus yang dinilai berpotensi mengganggu independensi perguruan tinggi.
“Hari ini kita seolah tidak punya presiden, yang kita punya adalah CEO MBG. Seluruh kerja-kerja kenegaraan direduksi menjadi bagaimana caranya agar MBG terlihat berhasil,” ucapnya.
Akademisi dan Ahli Gizi Minta Evaluasi Berkala
Akademisi FISIP ULM, Pathurrahman, menilai kampus seharusnya dilibatkan lebih luas dalam riset dan evaluasi program strategis nasional, bukan sekadar pengelolaan teknis.
“Kampus belum banyak dilibatkan terutama dalam hal riset. Jangan malah hanya dilibatkan mengelola dapur,” katanya.
Sementara itu, Dosen Gizi ULM Sigit Yudistira menekankan pentingnya pemantauan rutin agar dampak MBG terhadap perbaikan gizi anak benar-benar terukur.
“Kalau program ini ingin efektif dan benar-benar diketahui hasilnya, maka harus dipantau minimal sebulan sekali apakah memang mampu memperbaiki gizi anak,” ujarnya.
Sedangkan Nutrisionis Dinas Kesehatan Kalsel Venadya Syela Bonita menjelaskan pihak daerah memiliki kewenangan terbatas karena MBG merupakan program pemerintah pusat.
“Karena ini program dari pusat, maka kami hanya memiliki kewenangan dalam pemantauan,” jelasnya.
Mahasiswa Dorong Kampus Tetap Kritis
Ketua BEM ULM Ahmad Zidan Satrio Utomo mengatakan forum tersebut digelar untuk menjaga tradisi kampus sebagai ruang kritik terhadap kebijakan publik.
“Kampus adalah ruang kritis untuk melahirkan gagasan-gagasan yang mampu menjawab persoalan negeri ini,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai kritik dan pandangan dari mahasiswa maupun masyarakat. Sejumlah peserta menilai MBG memiliki tujuan baik, namun pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari dugaan minimnya keterlibatan ahli gizi, kasus keracunan massal, hingga isu politisasi menjelang Pemilu 2029.
Peserta diskusi Charles Aruan menilai forum tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak kebijakan pemerintah.
“Diskusi ini sangat bagus dan bermanfaat untuk menyadarkan bahwa kita harus aware terhadap program pemerintah karena sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, Ketua GMNI Banjarmasin Noorhani berharap diskusi tersebut dapat melahirkan gerakan mahasiswa yang lebih konstruktif.
“Kami percaya kalau kesadaran sudah terbangun, maka gerakan adalah keniscayaan. Gerakan yang dibangun bukan gerakan reaktif, tetapi gerakan konstruktif yang mampu menjawab tantangan zaman,” tutupnya.***
