- Teks: Harfin Shad
- Foto: Walhi Kalsel for Banjartimes
- Penyunting: Donny Muslim
BANJARTIMES – Para aktivis yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan bersepeda mengelilingi Kota Banjarbaru, Senin (9/11). Melalui kegiatan tersebut, mereka mengingatkan pentingnya penanganan perubahan iklim di tengah meningkatnya bencana lingkungan, termasuk di Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kampanye Walhi untuk merespons konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP 31 yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.
Sebanyak 15 orang mengikuti kampanye tersebut dengan menempuh perjalanan sejauh 19 kilometer dan berhenti di enam titik.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono ingin mengingatkan para pemimpin dunia yang menghadiri COP 31 agar konferensi tersebut tidak sekadar menjadi pertemuan rutin yang menghasilkan kesepakatan di atas kertas.
Forum itu juga tidak boleh dimanfaatkan pemerintah maupun perusahaan untuk membangun citra seolah-olah mereka peduli terhadap lingkungan tanpa melakukan perubahan nyata.
Raden bilang COP 31 harus menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar membuka peluang keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam. “Sebab, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini juga akan memengaruhi kehidupan generasi mendatang,” katanya.
Ia juga meminta agar konferensi tersebut memberikan perhatian lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Selama ini, kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki pengetahuan dan cara hidup yang berperan penting dalam menjaga lingkungan serta menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurut Raden, COP 31 tidak boleh hanya menghasilkan kesepakatan di antara para pemimpin dan pejabat negara. Kesepakatan itu harus membawa perubahan bagi masyarakat yang paling merasakan dampak krisis iklim.
Di Indonesia, pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah nyata, terutama dengan mempercepat pengakuan terhadap masyarakat adat dan memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengelola wilayahnya.
“Satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015, WALHI menilai komitmen penanganan perubahan iklim belum memberikan dampak yang cukup nyata bagi masyarakat di daerah. Sebaliknya, bencana akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim masih terus terjadi, termasuk di Kalimantan Selatan,” kata Raden.
Salah satu bencana besar yang pernah terjadi adalah banjir pada 2021. Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, bencana tersebut berdampak terhadap 176.290 keluarga atau 633.723 jiwa. Sebanyak 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang meninggal dunia.
Pemerintah memperkirakan kerugian akibat banjir tersebut mencapai Rp1,349 triliun. Kerugian itu antara lain disebabkan terganggunya berbagai kegiatan ekonomi.
Ancaman lain datang dari kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, luas lahan yang terdampak kebakaran selama 1 Januari hingga 14 Oktober 2026 mencapai 27.202,97 hektare.
Sementara itu, data Nusantara Atlas memperkirakan sekitar 134.359 hektare hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terbakar selama Januari hingga Oktober 2026.
Kebakaran tersebut juga membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat. Sekitar 80 ribu warga Kalimantan Selatan diperkirakan berpotensi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan nilai kerugian kesehatan yang ditaksir mencapai Rp430 miliar.
Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia.
Walhi Kalsel menilai rangkaian bencana tersebut seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan industri yang memanfaatkan hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya dinilai masih terus berjalan, meskipun kerusakan lingkungan semakin meluas.
