- Teks: Harfin Shad
- Foto: Banjartimes/Harfin Shad
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Peringatan Konten: Reportase ini memuat pengalaman depresi, gangguan kesehatan mental, halusinasi, dan pemasungan yang mungkin memicu ketidaknyamanan bagi sebagian pembaca.
Kabar baiknya, kesehatan mental bukan lagi isu yang asing. Semakin sering “nyempil” di tengah percakapan publik. Kabar buruknya, masih menghadapi banyak persoalan: mahalnya biaya konseling, kekurangan tenaga profesional, dan stigma yang melekat. Ini cerita tentang mereka yang berjuang untuk tetap baik-baik saja di tengah situasi yang tak baik-baik saja.
***
NABIL Adhalia Putri pernah tidak tidur selama tiga hari. Pada akhir 2022, pola tidurnya berubah. Perempuan 23 tahun itu mengalami halusinasi dan kesulitan mengingat. Nabil menyadari ada yang tidak beres dengan isi kepalanya, tapi tak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.
Selama ini Nabil terbiasa memendam masalah dan kerap overthinking. Ketika sang ayah meninggal, ia tidak langsung menangis, kesedihan diendapkan selama beberapa pekan.
Emosi yang tertahan tiba-tiba tumpah saat Nabil tengah mengajar dalam program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PPL). Nabil menangis hebat. Dia menghubungkan pengalaman tersebut dengan tekanan yang selama ini menumpuk.
Nabil mulai mencari tahu. Di internet ia membaca berbagai informasi mengenai gejala depresi. Ia belum berani bercerita kepada orang-orang terdekat karena khawatir dianggap berlebihan atau disalahpahami.
“Yang paling aku sadari adalah waktu bujur-bujur kada bisa guring (benar-benar tidak bisa tidur). Tiga hari,” ujarnya kepada Banjartimes pada Ahad (8/11).
Akhirnya dia memeriksakan diri ke dokter umum hingga dirujuk ke Poliklinik Jiwa RSUD Ansari Saleh. Nabil didiagnosis bipolar dan depresi mayor.
Nabil menjalani pengobatan sejak November 2022 hingga Agustus 2025, kontrol rutin setiap bulan dan mengonsumsi obat setiap hari. Selama menjalani perawatan, biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan. Perlahan pola tidur Nabil mulai membaik. Gangguan ingatan juga berkurang.
Beranjak dari pengalaman ini, Nabil menyadari tak mudah mendapat pertolongan ketika kondisi mentalnya memburuk. Ia harus mencari tahu sendiri tempat yang bisa didatangi.
“Kita tidak tahu menghubungi lewat mana. Susah juga mengaksesnya. Mencari tahu kita kenapa,” ujarnya.
Selain ke rumah sakit, Nabil pernah mencari bantuan psikolog. Biaya konseling mandiri berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per sesi. Menurutnya, biaya sebesar itu bisa menjadi halangan bagi yang keuangannya terbatas.
Di tengah pengobatan, dukungan teman dan keluarga menjadi sangat berarti. Nabil merasa lebih mudah melewati masa sulit ketika ada yang bersedia mendengar tanpa menghakimi.
“Aku punya teman-teman yang merangkul. Kada menganggap tabu hal-hal begitu. Mereka selalu ada waktu aku down (terpuruk),” katanya.
Meski kondisinya membaik, Nabil masih khawatir gejala-gejala itu kembali muncul. “Takutnya kambuh pada saat-saat yang tidak tepat,” ujarnya.

Biaya Konseling Mahal
Pengalaman serupa juga dialami Tiara Karina (23). Depresi yang ia alami terkait keadaan keluarga.
Dua tahun lalu, orang terdekat mulai melihat perubahan sikapnya. Tiara mudah tersinggung, sering terlibat pertengkaran, dan cenderung menarik diri dari lingkungan.
Di rumah, Tiara merawat ibunya yang stroke. Bersama saudaranya, ia memenuhi kebutuhan sehari-hari sang ibu. Mulai makan, minum, mandi, hingga mengingatkan konsumsi obat.
Rutinitas itu terus berulang. Di satu sisi, ia ingin merawat ibunya. Di sisi lain, ia kelelahan dan kewalahan menghadapi tanggung jawab tersebut.
“Aku merasa kayak capek banget ngelakuin rutinitas berulang gitu,” tuturnya saat ditemui pada Jumat (13/11).
Pada 2025, Tiara sempat berada di Malang, Jawa Timur, selama enam bulan. Jauh dari keluarga dan lingkungan yang biasa mendukungnya, ia kehilangan motivasi. Lebih banyak diam di indekos dan nafsu makannya hilang.
Ia sempat dua kali berkonsultasi dengan psikolog di sana. Namun, merasa tak mendapat pendampingan sesuai kebutuhannya, Tiara tidak melanjutkan konsultasi.
Kembali ke Banjarmasin, Tiara menjalani pemeriksaan awal di klinik LMMC (Lambung Mangkurat Medical Center) sebelum dirujuk ke RSUD Ansari Saleh. Diagnosis mengarah pada gangguan campuran kecemasan dan depresi.
Tiara kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan dengan psikiater dan didiagnosis depresi F32, borderline personality disorder (BPD) dan bipolar disorder. Namun, resep obat yang diberikan tidak lantas membuat kondisinya membaik.
Tiara menerima antidepresan dan obat tidur. Baru sekali minum, ia hentikan karena efek kantuk dan kelelahan berat. Ia bahkan pernah tertidur saat berada di masjid kampus.
Biaya juga menjadi persoalan. Ia menyebut tarif konsultasi psikolog yang berkisar Rp300 ribu untuk sesi selama 45-60 menit. Tiara yang belum memiliki penghasilan tetap jelas keberatan.
“Uang segede itu lebih baik buat makan enggak sih?”
Tiara juga pernah coba mengakses layanan konseling kampus. Namun, waktu tunggunya panjang. Tiara harus menunggu sekitar tiga pekan hanya untuk pertemuan pertama. Sementara jadwal lanjutan tak kunjung keluar setelah ditunggu lebih dari sebulan.
“Akses di sini (Banjarmasin) tuh kayak tertutup, kecuali untuk orang yang punya duit,” ujarnya.
Selain perkara biaya dan waktu, Tiara harus menghadapi anggapan keluarga bahwa persoalan ini bermuara pada keruwetan pikirannya sendiri. Ayahnya menganggap masalah ini jangan terlalu dipikirkan.
Tiara memahami orang tuanya juga menanggung beban ekonomi. Namun, respons semacam itu tidak membantu. Mereka yang mengalami persoalan kesehatan mental tidak cukup hanya diminta menguatkan diri. Mereka membutuhkan orang yang mau mendengarkan dan mencarikan jalan keluar.
“Negara tidak peduli dengan orang-orang seperti kami,” ucapnya untuk menggambarkan kekecewaannya terhadap layanan kesehatan mental yang sulit diakses.

Menghadapi Stigma
Serly Ariska (21) mulanya takut menceritakan kondisinya. Pada 2024, saat semester tiga, ia sulit tidur dan mengalami mimpi buruk berulang. Dampaknya, ia mulai meninggalkan kelas perkuliahan.
Serly mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Ia awalnya mengira ini tekanan wajar yang dirasakan semua mahasiswa.
“Saat itu aku sering bermimpi buruk, susah tidur, dan takut tidak bisa mengikuti perkuliahan,” katanya dalam wawancara pada Kamis (12/11).
Atas saran seorang teman, Serly mencoba konsultasi daring. Dilanjutkan pemeriksaan oleh psikiater dan menjalani pengobatan sampai sekarang. Ia mulai merasakan perubahan.
Biaya menjadi penghalang. Setiap bulan ia harus mengeluarkan Rp500 ribu untuk sesi konsultasi dan membeli obat, sampai akhirnya ditanggung BPJS.
Kini, pola tidur Serly membaik dan ia merasa lebih stabil. Meski demikian, pengalaman menghadapi stigma dari orang terdekat masih membekas.
Ia pernah menceritakan kondisinya kepada seorang teman, tapi justru dianggap berlebihan. “Ada teman yang ketika dicurhati malah menceritakannya ke orang lain dan mencap saya lebay,” bebernya.
Bagi Serly, menceritakan gangguan kesehatan mental bukan berarti mencari perhatian. Ada kondisi yang memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berusaha terlihat tegar.
“Harapan terbesar saya kepada pemerintah adalah menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, dan kalau bisa difasilitasi secara penuh,” pungkasnya.

Pertanyaannya adalah Kapan
Kapan seseorang membutuhkan bantuan profesional? Pertanyaan itulah yang kerap dihadapi Annisya Putriningsih, pendiri Hai.Menty, komunitas edukasi kesehatan mental di Banjarmasin.
Berdiri pada 2025, Hai.Menty berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui webinar gratis, sharing session, dan lokakarya bersama psikolog. Annisya bertemu peserta yang sebagian pernah berkonsultasi atau menjalani pengobatan. Namun, ada pula yang masih kebingungan memahami kondisi diri dan menentukan apakah perlu menemui psikolog.
“Mereka lebih ke bingung, kayak sebenarnya aku tuh butuh psikolog atau enggak?” kata Annisya pada Selasa (10/11).
Menurutnya, kesadaran terhadap kondisi diri adalah langkah awal sebelum seseorang memutuskan mencari bantuan. Melalui kegiatan edukasi, peserta diajak mengenali emosi yang dirasakan, termasuk intensitas dan dampaknya terhadap aktivitas sosial. Dari sana, mereka diharapkan dapat memahami kapan perlu meminta pendampingan profesional.
Annisya menilai isu kesehatan mental di Banjarmasin bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tapi juga penyebaran informasi mengenai tempat dan cara mengaksesnya. Mengingat sejumlah rumah sakit dan biro psikologi telah menyediakan layanan, tapi belum semua warga mengetahui keberadaannya.
“Sebenarnya di setiap rumah sakit sudah ada. Cuman mungkin saat ini tantangannya adalah menyebarkan informasi,” ujarnya.
Selain edukasi, Hai.Menty juga menyediakan layanan konseling psikologis dan membagikan voucher diskon kepada peserta. Komunitas ini pernah terlibat konseling gratis di taman siring bersama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalimantan Selatan. “Dan ternyata peminatnya lumayan banyak,” katanya.
Annisya berharap konseling gratis dapat lebih sering diselenggarakan, termasuk melalui program pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk mengenali kondisi psikologis dan memperoleh pendampingan tanpa harus menunggu parah.
Faktor Kondisi Ekonomi Politik
Rizqi Amalia Aprianty, psikolog klinis anak yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, memaparkan bahwa kesehatan mental tidak hanya berkaitan ada atau tidaknya diagnosis gangguan jiwa. Kondisi psikologis seseorang juga perlu dilihat dari kemampuannya menjalani aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan lingkungan, dan menghadapi tekanan kehidupan.
Menurutnya, tidak semua stres atau kesedihan berarti gangguan mental. Namun, kondisi yang berlangsung lama, semakin berat, dan mulai mengganggu fungsi kehidupan perlu mendapat perhatian.
“Untuk membedakan apakah suatu kondisi termasuk gangguan atau disorder, kita perlu melihat intensitas, durasi, serta dampaknya terhadap keberfungsian sehari-hari,” jelasnya, Jumat (13/11).
Seseorang, misalnya, bisa kesulitan saat beraktivitas, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan minat, atau mengalami perubahan perilaku. Ketika kondisi tersebut mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka pemeriksaan oleh tenaga profesional mutlak diperlukan.
Ia menilai persoalan kesehatan mental dapat dipengaruhi berbagai faktor. Dari dalam diri ada pengalaman hidup, pola pikir, kemampuan mengelola emosi, kepribadian, dan ketahanan psikologis. Sementara dari luar seperti pengaruh keluarga, lingkungan pertemanan, pekerjaan, tekanan ekonomi, atau kebijakan pemerintah.
“Faktor eksternal tidak bisa diabaikan. Hasil penelitian, terbukti ada hubungan yang kuat antara kondisi ekonomi politik dan kesehatan mental,” tegasnya.
Dalam praktiknya, malah tidak selalu berawal dari keluhan kesehatan mental. Rizqi menemukan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan sakit fisik, sementara di baliknya terdapat tekanan, kecemasan, atau masalah emosional.
Jadi deteksi dini memang penting. Keluhan yang terlihat sederhana jangan disepelekan, terutama ketika berlangsung terus menerus dan mulai mengganggu kehidupan.
“Kehadiran psikolog di puskesmas sangat penting untuk mengidentifikasi keluhan psikologis pasien yang sering kali bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik,” ujarnya.
Menurutnya, keluarga dan lingkungan terdekat juga memiliki peran besar. Orang yang sedang mengalami gangguan atau tekanan psikologis membutuhkan ruang aman untuk bercerita.
Respons yang meremehkan, menyalahkan, atau menganggap persoalan tersebut sebagai kelemahan pribadi justru dapat membuat mereka semakin enggan mencari bantuan.
Dukungan lingkungan tidak berarti keluarga harus mengambil alih peran psikolog atau psikiater. Namun, keluarga dapat membantu seseorang mendapatkan pertolongan pertama, mendampingi proses pengobatan, dan tidak menambah tekanan melalui stigma.
Persoalan itu terlihat dari pengalaman Nabil, Tiara, dan Serly. Ketiganya menghadapi kesulitan menceritakan kondisi diri. Ketika responsnya bernada negatif, keinginan mencari bantuan menjadi tertunda.
Rizqi juga mengingatkan, kesehatan mental tidak bisa hanya dibebankan kepada individu. Tekanan pekerjaan, ketidakpastian pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kondisi negara dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya menuntut mental masyarakat untuk kuat secara individu, tetapi kita juga harus membangun kondisi sosial ekonomi yang mendukung,” katanya.
Di Banjarmasin, terdapat sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang menyediakan konseling gratis untuk persoalan pribadi, anak, pengasuhan, dan keluarga. Selain itu, layanan psikologis juga tersedia di rumah sakit, biro psikologi, dan praktik mandiri.
Namun, layanan psikologis belum sepenuhnya terjangkau melalui BPJS. Sementara konsultasi di biro atau praktik swasta umumnya membutuhkan biaya mandiri. Kondisi tersebut dapat menjadi penghalang bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Jadi layanan kesehatan mental itu tidak cukup hanya tersedia, tapi mudah diakses, terjangkau, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Terakhir, Rizqi menilai puskesmas perlu diperkuat sebagai tempat masyarakat mendapatkan pertolongan awal. Selain penanganan gangguan mental, upaya edukasi dan pencegahan juga diperlukan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, keluarga, serta organisasi profesi.
Kecemasan Kawula Muda
Para anggota Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Kalimantan Selatan mendapati depresi dan kecemasan sebagai kasus yang paling banyak ditangani. Sedangkan dari sisi usia, didominasi kelompok remaja hingga dewasa awal (13 sampai awal 20 tahunan). Latar belakang kasusnya beragam, dari masalah keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga konflik pertemanan dan perundungan. Seperti yang diungkap Ketua IPK Kalsel, Melinda Bahri.
Meski demikian, Melinda menegaskan belum ada data atau survei khusus yang menggambarkan kondisi kesehatan mental masyarakat Banjarmasin secara menyeluruh.
Stigma masih menjadi salah satu hambatan. Melinda mengatakan, sebagian masyarakat menganggap mereka yang datang ke psikolog klinis sebagai orang dengan gangguan jiwa berat. Ada pula yang mengaitkannya dengan persoalan agama.
“Menganggap orang yang pergi ke psikolog klinis sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau akibat kurang ibadah,” ucapnya, Jumat (13/11).
Penilaian negatif membuat orang takut mencari bantuan, kendati yang hendak dikonsultasikan sebenarnya “hanya” masalah pertemanan atau kesulitan belajar.
Selain stigma, biaya juga menjadi kendala. Padahal, sambung Melinda, tenaga psikolog klinis sudah tersedia di rumah sakit umum daerah (RSUD) di tingkat kota/kabupaten dan juga swasta.
Ia juga menyinggung pengaruh kegaduhan politik dan ketidakpastian ekonomi terhadap kondisi psikologis masyarakat. Meski bukan sumber tekanan utama, situasi ini tetap dapat memicu kecemasan, terutama di kalangan anak muda yang memiliki harapan dan ambisi di tengah keterbatasan kesempatan kerja.
“Situasi politik, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang labil bisa memicu kegalauan atau kecemasan,” tegasnya.
Namun, ia menegaskan persoalan keluarga, kekerasan, dan lingkungan masih menjadi sumber utama masalah kesehatan jiwa.
IPK meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kesehatan mental, memperbanyak tenaga psikolog klinis di fasilitas kesehatan, serta mempermudah akses bantuan awal melalui layanan konseling daring dan kontak darurat penanganan krisis. Serta edukasi agar masyarakat tidak lagi menganggap kesehatan mental sebagai persoalan tabu.
Kekurangan Tenaga Profesional
Dinas Kesehatan Banjarmasin telah memberikan pelayanan kesehatan jiwa melalui 28 puskesmas yang tersebar di lima kecamatan. Kadinkes Banjarmasin, Yanuar Diansyah mengklaim pemantauan skrining kesehatan jiwa telah mencakup anak-anak hingga lanjut usia.
Per triwulan III 2026, dari target pelayanan terhadap 950 orang dengan gangguan jiwa berat, sebanyak 921 orang (97 persen) telah dilayani. Meliputi pemeriksaan medis rutin, penyediaan obat, konseling psikososial, kunjungan rumah bagi pasien yang berisiko putus pengobatan, hingga rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
Angka tersebut hanya menggambarkan capaian pelayanan bagi ODGJ berat, bukan keseluruhan kondisi kesehatan mental masyarakat Banjarmasin.
“Masih ada pelbagai persoalan kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, stres psikososial, dan gangguan kesehatan jiwa yang belum tentu seluruhnya teridentifikasi dalam data SPM (Standar Pelayanan Minimal),” ujarnya saat dikonfirmasi Banjartimes, Sabtu (14/11).
Yanuar mengakui, kendala saat ini adalah keterbatasan tenaga profesional. Sebanyak 14 dokter dan 17 perawat di puskesmas telah mendapat pelatihan khusus, tapi mereka masih harus menangani program lain sehingga belum bisa berfokus pada pelayanan kesehatan jiwa.
Selain itu, ketersediaan obat di puskesmas belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasien yang dirujuk dari rumah sakit karena terkendala pengadaan dan ketentuan formularium nasional. Pemerintah kota juga belum dapat menyediakan tempat rehabilitasi sendiri karena adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan.
Persoalan lain datang dari stigma keluarga dan masyarakat. Menurutnya, masih ada yang menyembunyikan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, bahkan dengan melakukan pemasungan. Pada 2027 nanti, pemkot menargetkan penguatan program Banjarmasin Bebas Pasung.***
***Liputan ini masuk dalam serial #SemuaBerhakSehat dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

