- Teks: Riyad Dafhi Rizki
- Foto: Riyad Dafhi/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
In this economy, keluarga dari kelas pekerja Kalimantan Selatan tengah berkutat dalam siklus penghematan menyiksa yang dapat menyeret mereka ke jebakan utang.
***
SETELAH mengantar anaknya sekolah, Rabu (11/11/) pagi, Sri Monica (28) berbelanja di Pasar Pemurus, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Memegang selembar Rp100 ribu, ia berniat membeli bahan pangan untuk stok beberapa hari.
Dari tiga lapak pedagang, Monica membeli seekor ayam Rp45 ribu, seikat kangkung Rp7 ribu, dua biji jagung Rp15 ribu, sekantung cabai campur tomat Rp10 ribu, seperempat kilogram bawang merah Rp10 ribu, dan beberapa siung bawang putih Rp5 ribu.
“Cuman dapat ini,” ujarnya sembari memperlihatkan uang Rp8 ribu yang tersisa.
“Hampir semua harga barang di pasar naik,” keluh warga Jalan Tembikar Kanan, Desa Belayung Baru, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Banjarmasin itu.
Lonjakan harga bahan pangan, kata ibu satu anak ini, tidak terjadi sekaligus. Merangkak secara perlahan.
“Kemarin-kemarin, ayam masih Rp35 ribu sampai Rp38 ribu. Kangkung seringnya Rp3 ribu seikat. Jagung yang biasanya Rp10 ribu dapat tiga, sekarang cuma dua biji. Cabai dan tomat yang sebelumnya bisa Rp5 ribu, sekarang minimal harus membeli Rp10 ribu,” tuturnya.
“Biasanya bawa uang Rp100 ribu bisa dapat dua lauk, ayam seekor dan seperempat ikan. Sekarang cuman dapat semacam,” lanjutnya.
Mengakali keadaan, jika biasanya seekor ayam dipotong besar menjadi enam bagian, sekarang dipotong dalam ukuran lebih kecil. Sayuran juga tidak langsung dimasak habis sehari. Monica harus memastikan uang yang ada cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan keluarga hingga akhir bulan.
Monica mengandalkan penghasilan suaminya yang seorang kurir ekspedisi. Saban bulan suaminya membawa pulang sekitar Rp3,8 juta. Kendati sudah standar upah minimum, nyatanya masih pas-pasan.
Rp1,5 juta sudah pasti terpakai untuk belanja awal bulan. “Rp500 ribu untuk beras, minyak goreng, gula, telur, perlengkapan mandi, sabun cuci, dan barang lain yang bisa disimpan lama,” rincinya.
“Untuk lauk dan sayur-mayur, sekitar Rp250 ribu setiap pekan,” sambungnya. Kemudian angsuran rumah Rp1,1 juta, serta biaya langganan listrik dan air leding yang berkisar Rp300 ribuan.
Buat kebutuhan anak, Rp20 ribu per hari untuk ongkos transportasi dan jajan. Belum termasuk biaya sekolah (Taman Kanak-Kanak) sebesar Rp70 ribu per bulan dan menabung rutin Rp10 ribu per hari di sekolah.
Di luar itu, masih ada uang saku suami untuk bekerja sebulan sekitar Rp200 ribu–Rp300 ribu.
“Itu pengeluaran yang sudah pasti, belum yang tidak terduga. Ditambah kalau harga barang serba naik seperti sekarang,” ucapnya. “Belanja-belanja yang sifatnya keinginan seperti baju baru atau skincare harus dikurang-kurangi. Enggak bisa setiap bulan.”
Monica juga kesulitan menyisihkan uang untuk ditabung. “Susah. Hitung-hitungannya memang tidak menutup, tapi ya diirit-irit,” katanya.
Tak jarang, meski sudah berusaha menekan pengeluaran sekuat-kuatnya, tetap saja tidak mencukupi hingga akhir bulan.
Dalam kondisi itu, ia meminjam kepada orang tua. Utang itu dibayar saat suaminya menerima gaji. “Akhir bulan depan harus lebih tekun berhemat,” tegasnya.

Belanja Skincare Dikorbankan
Di rumahnya di Jalan Setia, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Raina duduk bersila di belakang sebuah meja kecil. Di hadapannya tersusun buku catatan, pulpen, sejumlah lembaran uang, dan ponsel yang difungsikan sebagai kalkulator.
Dengan teliti ia menghitung lembar demi lembar uang, dicocokkan dengan catatan. Setiap rupiah perlu diperhitungkan. Sebab, salah peruntukan bisa menimbulkan masalah di akhir bulan.
“Sekarang engap-engapan. Pas-pasan. Tapi dicukup-cukupkan,” ucap perempuan 29 tahun itu, Rabu (11/11).
Gaji suaminya sebagai tenaga kontrak di salah satu instansi pemerintahan sebesar upah minimum adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Saat ini mereka membesarkan satu anak.
Setiap bulan, Raina harus mengatur sekitar RpRp3,8 juta—dipotong BPJS menjadi Rp3,5 juta—untuk memenuhi berbagai keperluan. “Sekarang serba naik. Ayam, ikan, sayur. Gula saja sekarang Rp23 ribu, dahulu padahal cuma Rp17 ribu,” sebutnya.
Menghadapi kenaikan harga, Raina mengubah cara berbelanja dan memasak. Seekor ayam dipotong kecil-kecil untuk menu berbeda. Suaminya tidak banyak menuntut soal makanan, tapi anaknya yang lebih pilih-pilih.
“Perlu beli ikan buat anak, dia hanya bisa makan nila dan patin yang harganya juga sedang mahal,” katanya.
Selain kebutuhan dapur, ada cicilan rumah sebesar Rp1,2 juta, Rp200 ribu untuk token listrik dan Rp130 ribu untuk air leding.
Pengeluaran untuk anaknya yang masih TK juga tidak sedikit. Iuran sekolah Rp70 ribu dan biaya les Rp100 ribu—belum termasuk jajannya. “Apalagi sudah bisa menagih mainan,” ujarnya.
Pengeluaran lain yang tak bisa dihindari adalah ongkos BBM. “Biarpun motor suamiku kelihatan butut, dia pakai Pertamax,” selorohnya.
Menambah pemasukan, suaminya mengambil pekerjaan sampingan sebagai sopir pribadi pada akhir pekan. Uang dari situ biasanya digunakan untuk bekal suami Raina selama sebulan supaya gajinya tidak perlu diotak-atik.
Raina juga memangkas sejumlah pengeluaran. Dia sudah jarang membeli make up maupun skincare. “Peralatan-peralatan perempuan itu jarang terbeli, mending dialihkan ke kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Kendati sulit, Raina selalu berupaya menyisihkan sedikit uang untuk ditabung sebagai dana darurat.
“Awal bulan sudah kusimpan duluan, kadang Rp100 ribu atau Rp200 ribu. Kalau tidak dari awal bulan, pasti habis. Enggak kerasa. Pagi assalamualaikum, sore sudah wa’alaikumsalam,” katanya tergelak. Tawa yang terdengar pahit.
Gaji Numpang Lewat
Tanggal 30 atau 31 senantiasa ditunggu Mulyanto. Di akhir bulan, staf gudang logistik ini menerima Rp3,8 juta. Plus insentif Rp700 ribu yang cair di pertengahan bulan.
Jadi total penghasilan Mulyanto sekitar Rp4,5 juta, di atas upah minimum Banjarmasin. Namun dengan tingginya biaya hidup hari ini, uang itu tetap harus dibelanjakan dengan hati-hati.
Saat ini, Mulyanto tinggal berdua dengan istrinya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cempaka Raya, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat. Dari situ muncul pengeluaran sewa rumah sebesar Rp650 ribu, ditambah tagihan listrik dan leding sekitar Rp200 ribu.
Pasangan ini tengah mencicil rumah di kawasan Tatah Bangkal, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Angsurannya Rp1,3 juta yang harus dibayar saban tanggal 7.
“Rumahnya belum ada dapur, jadi belum bisa ditinggali, makanya masih ngontrak,” ungkapnya.
Untuk biaya membangun dapur, ia mengagunkan dua sepeda motor miliknya, masing-masing Rp10 juta dan Rp15 juta. Konsekuensinya, ada tambahan dua cicilan, Rp800 ribu selama 18 bulan dan Rp1,4 juta untuk 24 bulan.
Gaji Mulyanto pun habis tak bersisa… bahkan minus.
Ia tertolong penghasilan istrinya, seorang guru honorer di sekolah luar biasa (SLB) milik pemerintah yang digaji Rp3 juta per bulan.
Mulyanto mengaku tidak banyak mencampuri bagaimana istrinya mengatur uang. Namun, ia mengetahui pengaturan itu tidaklah mudah. “Karena harga-harga serba naik,” tukasnya.
Selain cicilan, pengeluaran lain yang tak kalah besar adalah BBM. Sehari Rp40 ribu atau Rp1,2 juta sebulan.
Jika masih ada uang tersisa, digunakan untuk membantu orang tua atau ditabung. “Untuk makan di tempat kerja saya membawa bekal dari rumah,” tutupnya.
Daya Beli Semakin Tertekan

Apa yang dialami Monica, Raina, dan Mulyanto adalah gambaran tekanan kenaikan biaya hidup—sandang, pangan, dan papan—terhadap daya beli keluarga pekerja di Kalsel.
Lebih berat lagi terhadap pekerja sektor informal yang tidak memiliki kepastian kenaikan pendapatan maupun jaminan perlindungan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat, kelompok pekerja informal mencakup 1,16 juta orang atau 53,48 persen dari total 2.170.239 penduduk bekerja per Agustus 2026.
Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat, Syahrituah Siregar menyebut lonjakan harga barang kebutuhan dasar semakin menekan daya beli keluarga pekerja berpendapatan rendah.
Pengamatannya, kondisi tersebut tercermin dari inflasi Kalsel yang terus meningkat hingga mencapai 5,14 persen pada Oktober 2026. “Lebih tinggi dibanding Oktober 2025,” katanya, Ahad (15/11).
September 2026, inflasi mencapai 4,86 persen. Mundur lagi pada Desember 2024, inflasi tahunan mencapai 1,95 persen dan pada Desember 2025 naik menjadi 3,66 persen.
“Angka-angka tersebut menunjukkan perubahan harga dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Bukan total kenaikan harga yang terakumulasi sejak awal 2025,” paparnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan. Harganya meningkat 8,72 persen dengan andil 2,66 poin persentase terhadap inflasi umum. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,18 persen. Sedangkan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga meningkat 1,39 persen.
Harga sejumlah komoditas melambung, seperti beras, cabai rawit, bensin, dan ikan nila. Termasuk juga biaya perguruan tinggi dan tarif angkutan udara.
“Besarnya andil inflasi dipengaruhi perubahan harga sekaligus bobot komoditas dalam keranjang konsumsi,” jelasnya.
Meski demikian, inflasi merupakan ukuran rata-rata perubahan harga sehingga belum tentu menggambarkan beban biaya hidup setiap rumah tangga. Mesti dilihat berdampingan dengan perkembangan upah minimum, guna mengetahui sejauh mana pendapatan pekerja mampu mengimbangi tuntutan kebutuhan.
Secara nominal, UMP Kalsel memang naik dari Rp3.282.812 pada 2024 menjadi Rp3.496.150 pada 2025. Pada 2026, naik 6,54 persen menjadi Rp3.725.000. Selain itu, lima daerah menetapkan kenaikan UMK pada 2026. Banjarmasin sebesar Rp3.855.894, Banjarbaru Rp3.843.037,66, Tanah Bumbu Rp3.736.000, Kotabaru Rp3.904.645, dan Tabalong Rp3.827.935.
Dibanding inflasi umum pada Oktober 2026 yang sebesar 5,14 persen, kenaikan UMP tahun ini memang lebih besar. “Namun, perbandingan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli pekerja ikut terkerek naik,” tukasnya.
Terlebih, harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau melonjak 8,72 persen—melampaui kenaikan upah minimum. Dengan pangan masih menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran rumah tangga di Kalsel.
Mengacu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, rata-rata 51,61 persen pengeluaran per kapita penduduk Kalsel dihabiskan untuk makanan. Sementara 48,39 persen untuk kebutuhan bukan makanan. Dari keseluruhan pengeluaran, perumahan dan fasilitas rumah tangga mengambil porsi 24,77 persen. Sedangkan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala hanya 2,41 persen.
Bagi keluarga yang pendapatannya sudah megap-megap, kenaikan harga komoditas menghantam lebih langsung. “Sewa rumah, ongkos perjalanan ke tempat kerja, jumlah anak, hingga dukungan keluarga dapat membuat tekanan biaya hidup menjadi berbeda-beda,” terangnya.
Melanggengkan Kemiskinan Struktural
Sosiolog dari Universitas Mulawarman, Sri Murlianti berujar, situasi ekonomi hari ini rentan menciptakan jebakan utang (debt trap). Pekerja berisiko terjebak dalam siklus bekerja, menerima upah, berutang, lalu menghabiskan sebagian penghasilannya untuk membayar utang.
Keluarga juga tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menabung, berekreasi, atau membiayai kebutuhan lain di luar pengeluaran pokok.
Padahal, katanya, pemenuhan kebutuhan hidup semestinya tidak berhenti pada tersedianya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keluarga juga membutuhkan kemampuan finansial untuk mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta menyiapkan dana darurat.
Bila penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesempatan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup kian terbatas.
Orang tua, misalnya, tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendukung pendidikan anak atau memberikan akses terhadap kehidupan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, keterbatasan tersebut berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.
Anak-anak dari keluarga pekerja berupah minimum berpotensi menghadapi kesempatan yang sama terbatasnya untuk memperbaiki taraf hidup.
“Ini bisa mencetak kemiskinan antargenerasi. Padahal harapan perbaikan generasi tumbuh ketika keluarga mampu memenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan untuk peningkatan kapasitas diri,” katanya kepada Banjartimes, Jumat (13/11).
“Kalau seorang buruh lulusan SMA bekerja dengan upah minimum dan hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar, harapan perbaikan generasi berikutnya (anak-anaknya) menjadi sangat tidak mungkin,” sambungnya.
Krisis biaya hidup juga memiliki dimensi ketidakadilan gender. Perempuan menjadi pihak yang paling terdampak. Karena mereka harus mengatur belanja lebih ketat, mencari bahan pangan yang lebih murah, dan mengurangi kebutuhan pribadi. Penghematan itu memberikan beban dari sisi waktu, tenaga, dan mental.
“Tak jarang, mereka juga harus mencari tambahan penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga,” ucapnya.
Semua persoalan ini, katanya, tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah. Ia mengkritisi ketimpangan antara tuntutan penghematan yang harus dijalani masyarakat dengan belanja pemerintah yang boros saat membelanjakan uang pajak.
Akhirnya, rasa ketidakadilan berpotensi menguat. “Kalau masyarakat kelas bawah disuruh terus berhemat sementara penggunaan uang publik tidak sepenuhnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, yang terjadi adalah rasa frustrasi dan ketidakadilan,” cetusnya.
Jika terus dibiarkan, situasi tersebut dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga memicu protes sosial.
“Frustrasi massa akan sangat gampang dibakar dan dimobilisasi jika urusan kebutuhan perut makin terasa sulit bagi masyarakat kelas bawah,” pungkas Sri.
Bantuan Iuran BPJS
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti mengklaim pemprov terus berupaya menjaga daya beli kelas pekerja melalui kebijakan pengupahan.
“UMP Kalsel 2026 ditetapkan sebesar Rp3.725.000. Adapun cakupan pemenuhan KHL (kebutuhan hidup layak) senilai Rp4.112.552 atau sudah 90,58 persen. Ini menempatkan Kalsel di urutan ke-11 secara nasional,” katanya, Selasa (17/11).
Saat ini, Dewan Pengupahan provinsi tengah membahas penyesuaian UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Namun, ia mengakui upah minimum adalah batas terendah. Tidak otomatis mencukupi kebutuhan keluarga karena jumlah tanggungan, lokasi tempat tinggal, dan pengeluaran yang berbeda-beda.
Adapun daya beli masyarakat dievaluasi dengan menimbang inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta data BPS.
Irfan tidak merinci apakah pemda telah memiliki kajian berkala yang membandingkan upah dengan biaya hidup berdasarkan wilayah dan jumlah tanggungan keluarga.
Terkait pengawasan, Disnakertrans membina perusahaan-perusahaan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan pengupahan. “Pekerja yang menemukan indikasi pembayaran di bawah upah minimum dapat mengadu kepada Pengawas Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetap berhak atas upah minimum, sepanjang memenuhi ketentuan hubungan kerja dan tidak termasuk pengecualian yang diatur perundang-undangan.
Sementara bagi pekerja informal, pemerintah mengandalkan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tahun ini, dianggarkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.778 pekerja rentan dengan total Rp963.244.800.
“Bantuan ini ditujukan untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja dan kematian,” jelasnya.
Selain itu, menggelar pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. “Peningkatan kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan upah minimum. Diperlukan pula perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan pekerja untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik,” tutupnya.

Kebijakan Pemerintah Memunggungi Rakyat
Peneliti Center of Law and Economic Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad mengatakan kondisi ini menunjukkan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Terlihat dari kenaikan upah minimum nasional yang relatif stagnan dan tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok serta meningkatnya biaya hidup.
“Rata-rata pertumbuhan upah pekerja Indonesia hanya naik sekitar Rp2.000 per hari atau Rp760.000 dalam satu tahun. Angka tersebut tidak mampu menutup lonjakan biaya hidup yang meningkat drastis,” ujarnya, Senin (16/11).
Persoalan itu bahkan belum mencakup pekerja yang tidak memperoleh upah minimum, yang disebutnya mencapai 109 juta pekerja akibat banyaknya sektor usaha yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan.
Tak hanya menghadapi tekanan kenaikan biaya hidup, para pekerja juga dibebani kewajiban perpajakan yang sangat agresif.
Baru terima gaji, sudah diharuskan membayar pajak 5 persen melalui pemotongan pajak penghasilan (PPh), dan turut menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa kena pajak yang dikonsumsi.
“Struktur perpajakan kita sekarang sangat membebani pekerja berpenghasilan rendah dan kelompok kelas menengah. Sementara penerapan pajak progresif terhadap sektor-sektor ekstraktif, termasuk usaha yang mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam, masih sangat lemah,” cecarnya.
Desakan ekonomi tersebut akhirnya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga.
Hasil survei internal CELIOS mengungkap bahwa 53 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
“Selain itu, banyak terjadi pergeseran masif dari lapangan kerja sektor formal menuju sektor informal yang minim jaminan perlindungan dan kepastian pendapatan,” bebernya.
Alhasil, sebagian besar warga mengalami fenomena “makan tabungan”. Mulai menggunakan simpanan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, bahkan mengandalkan pinjaman online (pinjol) untuk membiayai konsumsi.
“Bukan karena masyarakat tidak bisa berhemat, tapi memang dananya kian tergerus,” ucapnya.
Tampak dari penurunan rata-rata saldo simpanan masyarakat di rekening perbankan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada 2014 sekitar Rp3,8 juta. Sebelas tahun kemudian merosot menjadi Rp1,6 juta.
Pada saat bersamaan, jumlah penduduk kategori kelas menengah juga menyusut 11 juta orang. Sebagian dari mereka bergeser ke kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang sedang menuju kelas menengah, tetapi masih rentan secara ekonomi.
“Satu kali guncangan, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan pengeluaran mendadak dapat membuat kelompok ini jatuh ke jurang kemiskinan.”
Kerentanan bertambah dalam akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja formal baru di sektor padat karya.
“Selama ini pemerintah hanya mengandalkan program pemagangan yang sebenarnya takkan mampu menjawab akar masalah. Sebab hanya bersifat jangka pendek dan belum tentu memperluas serapan kerja,” kritiknya.
Persoalan kualitas pekerjaan ini juga perlu dilihat dari cara pemerintah mengukur pengangguran.
Galau menyoroti kriteria BPS yang mengategorikan seseorang sebagai pekerja apabila telah bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi ketenagakerjaan karena tidak menunjukkan kepastian pendapatan, kualitas pekerjaan, maupun kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup.
“Pemerintah memang buta terhadap persoalan lapangan pekerjaan,” tekannya.
Dan, masih ada sekitar 37 persen pekerja yang tidak memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta sekitar 57 persen pekerja yang hanya memiliki masa kontrak maksimal 12 bulan—terutama di industri tekstil, garmen, dan alas kaki.
Meningkat lantaran alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN yang dikurangi akibat kebijakan efisiensi. Pada 2021, anggarannya mencapai 13,6 persen dari total belanja, turun menjadi 10,2 persen pada 2025, dan kembali menyusut menjadi 8,9 persen dalam RAPBN 2026.
Pemangkasan tersebut berisiko melemahkan jaring pengaman sosial, terutama ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan dasar—misal akibat bencana maupun gangguan rantai pasok.
“Ini cara berhemat di ladang yang salah,” tegasnya.
Ia pun mengkritik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang dielu-elukan pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan karena tidak berbanding lurus dengan nasib mayoritas pekerja.
Angka tersebut tidak menggambarkan distribusi kesejahteraan ketika ketimpangan ekonomi masih begitu tajam. “Ada 50 orang terkaya di Indonesia yang setara dengan akumulasi kekayaan 55 juta penduduk,” sebutnya.
Ia juga menyinggung ketidakmampuan yang tidak mampu menjaga stabilitas mata uang. “Sekarang satu dollar AS sudah Rp18 ribu,” ucapnya.
Kritik juga ditujukan pada pelbagai proyek ambisius yang menyebabkan ruang fiskal negara semakin terhimpit.
Paling besar tentu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut CELIOS telah menggeser permintaan konsumen dari usaha makanan dan minuman berskala kecil. Banyak kantin, usaha katering, dan penjaja makanan di lingkungan sekolah yang kehilangan pembeli.
“Meskipun MBG membuka lapangan kerja baru, pada waktu yang sama proyek ini juga mengurangi sumber pendapatan masyarakat lainnya. Dari proyeksi CELIOS, perubahan pola konsumsi tersebut dapat menyebabkan sekitar 1,9 juta orang kehilangan penghasilan,” ujarnya.
Selain MBG, Galau juga menyoroti anggaran fantastis Koperasi Desa Merah Putih—yang didirikan secara terkomando dan terburu-buru.
Padahal, anggaran akan lebih bermanfaat jika diarahkan sebagai insentif untuk mengembangkan usaha mikro yang sudah tumbuh.
“Sekarang, pajak yang dibebankan kepada sektor ini semakin besar karena minimnya insentif ekonomi yang diberikan, sehingga menyebabkan inisiatif-inisiatif usaha mikro di berbagai level semakin memudar,” ujarnya.
CELIOS juga menyoroti pemangkasan transfer daerah dan dana desa. Ini membatasi kemampuan pemda dan pemdes untuk melanjutkan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Pemangkasan yang tidak menimbang kebutuhan dan kondisi masyarakat justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.”
Untuk memulihkan daya beli dan menekan ketimpangan, Galau merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya memperbaiki sistem pengupahan agar lebih berkeadilan.
“CELIOS menghitung, kenaikan upah 10 persen saja berpotensi mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga sekitar Rp67,2 triliun dan meningkatkan PDB sebesar Rp2 triliun. Selain itu, menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,9 persen,” paparnya.
Selain penyesuaian upah, ia mendorong kepastian kontrak kerja dan perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Lalu mendorong pemberian bantuan langsung tunai yang lebih terarah melalui skema conditional basic income. “Bantuan tersebut perlu menyasar kelompok masyarakat paling rentan,” tegasnya.
Usulan lain ialah penerapan pajak kekayaan progresif (wealth tax) untuk menggeser sebagian beban perpajakan dari kelompok menengah ke masyarakat super kaya.
“Pemerintah perlu menetapkan ambang batas kekayaan sebagai dasar pengenaan pajak. Misalnya bagi individu dengan kekayaan di atas Rp84 miliar hingga Rp87 miliar,” cetusnya.
CELIOS juga mendesak pemerintah menata kembali prioritas belanja negara. Proyek-proyek berskala besar yang berpotensi menggeser anggaran untuk kebutuhan dasar perlu dievaluasi. Contoh MBG, KDMP, dan peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai 137 persen dalam lima tahun terakhir.
Proyek-proyek berskala besar perlu dievaluasi agar tidak menggeser kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkelanjutan.
“Pemerintah dituntut untuk merealisasikan komitmen pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” pungkas Galau.
***

Mulyanto duduk di atas bangku kayu panjang di ujung gudang. Tangannya memutar-mutar kubus rubik, sementara pikirannya melayang ke gajian bulan depan. Seperti sebelumnya, upah yang sudah dinanti-nanti itu telah ditunggu sederet kewajiban.
Bekerja keras sebulan penuh ternyata bukan jaminan hidup lapang. “Intinya sekarang harus pintar-pintar berhemat. Karena uang gajian rasanya cuman numpang lewat di rekening koran,” tutupnya. ***
***Liputan ini masuk dalam serial #DenyutNadiKota dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

