- Penulis: Donny M.
- Foto: Donny/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Di Hari Pahlawan 10 November ini, ada baiknya kita membaca ulang kisah perjuangan kakak beradik, Hamidhan dan Rivai. Kendati kedua tokoh Banjar ini tidak menyandang gelar Pahlawan Nasional, mereka terlibat di masa revolusi merebut kemerdekaan. Berjuang lewat pers dan meja diplomasi.
——
KOLEKSI surat kabar lama tersimpan di rumah cucu Hamidhan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Arsip Soeara Kalimantan yang paling banyak. Kertasnya telah menguning dan berbau apak dimakan usia. Berita-beritanya masih terbaca jelas dalam ejaan lama.
Ada pula lembaran Borneo Simboen, koran yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Di halaman depan terpampang warta tentang pengangkatan kepala negara Indonesia merdeka: Sukarno dan Mohammad Hatta.
Hamidhan memiliki peran penting dalam penerbitan kedua surat kabar tersebut. Ia mendirikan Soeara Kalimantan di zaman Belanda dan dan memimpin Borneo Simboen di zaman Jepang. Ketika Hamidhan mendekam di penjara, adiknya Rivai mengambil alih pekerjaan redaksi.
Keluarga menuturkan, Hamidhan tiga kali dipenjara akibat ketajaman penanya. “Orangnya memang kritis, suka mengomentari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi, sampai tua pun masih sering menulis,” ujar cucu Hamidhan, Muhammad Rizali (45) kepada Banjartimes pada Sabtu (7/11).
Melawan lewat Tulisan
Anang Abdul Hamidhan lahir di Rantau, Kabupaten Tapin, pada 25 Februari 1909. Ia tumbuh dalam keluarga pergerakan. Ayahnya, Anang Acil bin Kiai Kusuma Wiranagara memelopori Partai Ekonomi Kalimantan (PEK) dan memimpin surat kabar SORAK, singkatan dari Soemangat Rajat Kalimantan. Pindah ke Samarinda, ayah Hamidhan mendirikan Percetakan Merdeka dan menerbitkan surat kabar Perasaan Kita.
Jadi sejak dini Hamidhan sudah berkenalan dengan dunia jurnalistik. Ia sempat membantu percetakan milik ayahnya dan mengirim tulisan ke sejumlah penerbitan di Jawa. Sebelum berangkat ke Jakarta pada Desember 1927, ia pernah bekerja sebagai keurmeester atau pemeriksa daging hewan.
Di Batavia, Hamidhan diterima bekerja sebagai wartawan harian Bintang Timur pimpinan Parada Harahap. Tugasnya meliput berbagai perkembangan di Kalimantan. Pada 1928, ia telah mengantongi kartu pers dan berkesempatan meliput sejumlah kegiatan organisasi pergerakan nasional.
Ia hadir dalam rapat umum Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Gambir Park. Di sana ia bertemu W.R. Supratman, Saerun, Haji Agus Salim, dan A.M. Sangaji. Ia juga meliput rapat umum Partai Nasional Indonesia (PNI) dan berjumpa Bung Karno.
Hamidhan kemudian pulang ke Kalimantan. Acil yang memasuki masa pensiun membutuhkan bantuan untuk mengurus pekerjaan redaksi. Namun, Hamidhan tidak sebatas meneruskan penerbitan ayahnya, dia mendirikan surat kabar baru di Banjarmasin.
Pada April 1930, Hamidhan menerbitkan Soeara Kalimantan, setelah Bendahara Borneo terbit di Samarinda. Dalam buku Nasionalisme Tiga Zaman karya Wajidi, disebutkan bahwa penggunaan nama Kalimantan semakin populer—menggantikan nama Borneo—setelah terbitnya Soeara Kalimantan.
“Ini kantor redaksinya di sekitar Pasar Sudimampir dan Ujung Murung,” ujar Rizali.
Kehadiran Soeara Kalimantan menempatkan Hamidhan dalam persaingan pemberitaan dengan surat kabar berbahasa Belanda, Dagblad Borneo Post. Melalui koran itu, Hamidhan mengangkat berbagai persoalan masyarakat sekaligus mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Membuatnya berkali-kali berhadapan dengan aparat.
Pada 1930, kritiknya terhadap sistem pajak pelelangan yang dimuat di Bendahara Borneo membuatnya dijatuhi hukuman dua bulan penjara oleh Landraad (pengadilan negeri tingkat pertama) di Samarinda.
Perjalanan menuju Penjara Cipinang memakan waktu sepuluh hari. Naik kapal menuju Surabaya, sempat ditahan di Penjara Kalisosok, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta khusus berjeruji besi menuju Jakarta.
Pengalaman tersebut ditulis Hamidhan dalam karangan bersambung berjudul Dua Bulan dalam Penjara Cipinang. Pada 1932, ia kembali dipenjara selama enam pekan akibat tulisan di Soeara Kalimantan. Empat tahun berselang, ia menjalani hukuman badan selama enam bulan di Banjarmasin.
Selama Hamidhan menjalani hukuman, pekerjaan redaksi Soeara Kalimantan tidak berhenti. Rivai mengambil alih tugas sang kakak. Di tengah iklim pers kolonial yang makin sulit dan banyaknya koran pribumi yang bangkrut, peran Rivai di balik layar amat vital untuk memastikan penerbitan tetap berjalan selama Hamidhan dibui.
Selain mengkritik kebijakan pemerintah, Hamidhan juga menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat bumiputra. Ia memelopori aksi boikot terhadap Ong Keng Lie, agen mesin jahit Singer. Gara-gara pengusaha itu menghina bangsawan dan masyarakat pribumi Banjar sebagai kalangan yang tidak dapat dipercaya dalam urusan utang-piutang.
Hamidhan juga menulis tentang perlakuan berbeda terhadap wartawan Belanda dan wartawan pribumi dalam sebuah acara resmi. Wartawan Belanda dihidangkan limun dan kue, sementara wartawan pribumi tidak mendapatkan jamuan.
Dari Ruang Redaksi ke Proklamasi
Ketika Jepang menduduki Hindia pada 1942, perjalanan Anang Abdul Hamidhan memasuki babak baru. Jelang kedatangan Dai Nippon, percetakan Soeara Kalimantan dihancurkan Belanda yang menjalankan taktik bumi hangus.
Jepang kemudian menunjuk Hamidhan memimpin surat kabar Kalimantan Raya, yang selanjutnya berganti nama menjadi Borneo Simboen. Di bawah kontrol ketat, pemberitaan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang, termasuk propaganda Gerakan Tiga A (Nippon adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia) dan gagasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya.
Otomatis Hamidhan menghadapi tekanan. Suatu ketika, Kolonel Yamamoto mengancam akan memotong lehernya setelah memuat berita mengenai pergerakan pasukan Jepang di Kotabaru.
Peristiwa besar berikutnya datang pada Agustus 1945. Hamidhan mendapat tugas sebagai wakil Kalimantan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 14 Agustus, ia berangkat naik pesawat Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Ia adalah satu-satunya wakil Kalimantan dalam badan tersebut.
Di Jakarta, Hamidhan berada di tengah situasi yang bergerak cepat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Ia sempat menginap di Hotel Yamato atau Des Indes sebelum dibawa sejumlah pemuda ke asrama di kawasan Prapatan dan Kwitang. Di sana, ia menyimak penjelasan Sutan Sjahrir mengenai kekalahan Jepang.
Pada malam 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus, Hamidhan berada di rumah Laksamana Maeda ketika naskah proklamasi dirumuskan. Setelah itu, ia menghadiri pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56.
Oleh presiden, Hamidhan ditawari jabatan Gubernur Kalimantan. Ia menolak dan malah mengusulkan Ir. Pangeran Muhammad Noor. Hamidhan “hanya” menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
“Saya tetap sebagai jurnalis, gubernur bukanlah bidang saya,” ujar Hamidhan sebagaimana tertulis dalam biografinya.
Pulang ke Kalimantan, situasinya memanas. Pada 24 Agustus, setiba di Banjarmasin, Hamidhan dipanggil Minseibu Chokan, pejabat sipil Jepang. Ia dilarang keras memberitakan proklamasi. Jepang bahkan mengancam akan menghukumnya jika kabar kemerdekaan itu disebarluaskan.
Hamidhan lantas membawa surat kabar Asia Raya dari Jakarta yang memuat informasi mengenai kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Koran itu diserahkan kepada sejumlah tokoh di Kalimantan, antara lain Pangeran Musa Ardikesuma, Mr. Rusbandi, dan Dr. Sosodoro.
Pada 26 Agustus, Borneo Simboen juga memuat berita mengenai pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia. Jadi perkembangan politik di Jakarta baru belakangan hari diketahui masyarakat Kalimantan.
Karena situasi keamanan masih berbahaya, atas saran seorang pejabat Jepang bernama Watanabe, Hamidhan dan keluarga diungsikan ke Rantau. Pada 7 September, mereka dibawa menggunakan kapal Jepang menuju Jawa.
Keputusan itu belakangan dikritik pejuang gerilya, termasuk Jenderal Hassan Basry. Hamidhan dianggap melalaikan tugas menyiarkan berita proklamasi di Kalimantan. Dalam memoarnya, Sekedar Penjelasan, Hamidhan menyatakan bahwa pengawasan ketat dan ancaman senjata Jepang membuat penyebaran berita secara terbuka berisiko mengorbankan keselamatan rakyat.
Melewati masa revolusi, Hamidhan kembali menerbitkan Soeara Kalimantan pada 1 September 1953. Dalam arsip surat kabar yang tersimpan di rumah keluarga, alamat redaksi tercatat di Jalan Kalimantan—sekarang Jalan S. Parman.
“Rumahnya masih ada, tapi tidak lagi ditempati keluarga. Masing-masing sudah tinggal di rumah baru,” ujar Rizali.
Jika pada masa pergerakan Soeara Kalimantan terbit mingguan, setelah Indonesia merdeka, surat kabar itu terbit setiap hari.
Hamidhan akhirnya menyudahi karir jurnalistiknya. Pada tahun 1961, perusahaan tersebut dijual Hamidhan. Mengapa? Dalam biografi A.A Hamidhan: Pejuang dan Perintis Pers di Kalimantan yang ditulis Soimun, disebutkan bahwa Hamidhan jenuh dengan suasana politik di era Orde Lama.
“Pemerintah waktu itu dinilainya telah jauh menyimpang dari jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Di samping itu, juga mengenai batas kemerdekaan pers, garis-garisnya telah makin kabur, sehingga pers harus berjalan dengan tidak mempunyai pegangan yang tetap,” tulis Soimun.
Kiprah Hamidhan diganjar sejumlah penghargaan, antara lain Tokoh Perintis Pers Daerah Kalimantan Selatan pada 1976, Perintis Pers Nasional pada 1987, dan Bintang Mahaputera Pratama pada 1992.
Hamidhan meninggal pada 21 Agustus 1997 dalam usia 88 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Muslimin Banjarbaru.
Jalan Berbeda, Satu Tujuan
Jika Hamidhan memilih jurnalisme sebagai medan perjuangan, maka adiknya Anang Abdul Rivai mengambil jalan lain. Rivai terlibat dalam politik parlemen dan diplomasi pada masa revolusi.
Lahir di Rantau pada 8 September 1913, Rivai menempuh pendidikan di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) Tenggarong dan ELS (Europeesche Lagere School) Samarinda, kemudian melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Surabaya. Ia juga memiliki minat berkesenian. Pada tahun 1944, Rivai meraih juara ketiga dalam sayembara mengarang lagu Konan Hokoku.
Namanya kemudian muncul dalam pergulatan politik di Kalimantan. Pada masa revolusi, Rivai menjadi anggota Dewan Daerah Banjar atau Dewan Banjar dengan mewakili Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI).
Saat itu, Belanda berupaya membentuk negara-negara bagian. Di Dewan Banjar, Rivai bersama Aidan Sinaga memimpin kelompok yang mendukung gagasan unitaris atau kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini berhadap-hadapan dengan pihak yang mendukung pembentukan negara Kalimantan.
Perdebatan itu berkaitan dengan bentuk pemerintahan pasca-kemerdekaan. Mei 1949, Rivai menyampaikan sikap kelompoknya melalui harian Kalimantan Berdjuang. Ia menegaskan aktivitas mereka di Dewan Banjar bertujuan menjaga persatuan Indonesia, bukan menjadi alat bagi kepentingan NICA (Netherlands Indies Civil Administration).
Perjuangan Rivai berlanjut ke meja perundingan. Pada Agustus 1949, ia bersama Aidan Sinaga dikirim sebagai wakil Dewan Banjar dalam pertemuan yang melibatkan negara-negara bagian atau daerah federal di Belanda. Keduanya mengikuti sejumlah pembicaraan di Scheveningen dan Den Haag.
Sebagai wakil Dewan Banjar, Rivai menandatangani Piagam Persetujuan Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Ia juga mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang berlangsung hingga November 1949.
Pada 9 November, Rivai kembali ke Indonesia. Terbang naik pesawat KLM Constellation bersama sejumlah delegasi, antara lain Dr. Sukiman, Arnold Mononutu, Anak Agung Gde Agung, dan I.A. Muis.
Nama A.A. Rivai yang tercantum dalam dokumen Piagam Persetujuan Naskah Konstitusi RIS menjadi bukti keterlibatannya dalam momen sepenting KMB. Namun di Banjarmasin, perjalanan Rivai tak banyak tercatat karena di masa tuanya ia lebih banyak berkecimpung di Jakarta.
Warisan Wartawan Sejati
Setelah korannya dijual, tabiat wartawan tetap terbawa dalam kehidupan sehari-hari. “Kai (kakek) kami ini, sehari-hari sering mengkritik berita-berita, peristiwa yang ada di media massa,” kata Rizali.
Hamidhan banyak membaca dan kerap berdiskusi dengan keluarga mengenai persoalan politik dan ekonomi. Jika ada peristiwa yang menarik perhatian, biasanya ia komentari dalam bentuk tulisan.
Menurut Rizali, hampir selalu ada koran atau majalah yang dipegang Hamidhan setiap hari. Kebiasaan itu terus berlangsung hingga tahun 1990-an, sebelum kesehatannya menurun.
Bagi keluarga, keteguhan Hamidhan dalam menjalani profesi menjadi teladan. Ia bergeming ketika ditawari jabatan gubernur. Pilihan itu, kata Rizali, memperlihatkan bagaimana Hamidhan memandang tinggi profesi wartawan.
Kebiasaan membaca juga menjadi bagian dari warisannya. Hamidhan kerap mendorong anak dan cucunya untuk banyak membaca. Istri Hamidhan yang seorang guru turut mendukung kebiasaan tersebut. “Kalau dilihat memang seorang wartawan sejati,” tutup Rizali.***
***Liputan ini didukung oleh Kurawal Foundation sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
