- Penulis: Gabriella Novita Dwi Astuti
- Foto: Magnific/GarryKillian
Lima ratus tahun bukanlah usia yang singkat untuk sebuah kota. Di ambang usia emas itu, apa yang ingin kita bangun, dan apa yang kita harapkan di kota ini?
Kota Banjarmasin yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai” bukanlah romantisasi sejarah biasa. Sungai menjadi alasan kota ini lahir, alasan banyaknya pemukiman tumbuh, dan alasan kita hidup bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi, sungai yang menjadi pusat kini telah kehilangan fungsinya. Ada yang terkikis akibat menyempitnya sedimentasi tak terkelola, ada yang berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah, dan sisanya tertutupi oleh pemukiman yang tumbuh tanpa pertimbangan tata kelola ruang.
Ironinya kita merasakan bahwa sungai yang menjadi pusat ini, telah meluluh lantahkan identitasnya, karena daya tampung dan daya alir kota yang terus menurun setiap tahunnya. Di saat yang sama pula, ruang publik makin menyempit, taman dan open space yang disediakan untuk publik bertemu dan bernapas kini telah kalah dengan lajunya pembangunan pemukiman yang padat. Kepadatan ini, juga tidak dibarengi dengan infrastruktur pendukungnya, seperti drainase, trotoar, dan ruang hijau. Ditambah lagi dengan banyaknya transportasi dari pemerintah yang justru menyumbang kepadatan di jalan-jalan utama, alih-alih untuk memecahkan solusi kepadatan kota. Ini bukan lagi isu baru, melainkan hal yang terus bersuara di berbagai platform yang tak pernah di dengar pemerintah.
Dalam tumpukan masalah sosial tersebut, ruang media sosial pejabat publik justru diisi dengan konten personal yang meniru layaknya konten kreator ketimbang menjadi wadah untuk komunikasi kebijakan serta aspirasi masyarakat. Hj. Ananda, sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin, salah satu pejabat publik yang aktif tampil di Instagram dengan pendekatan personal dan mengikuti tren media sosial masa kini. Dalam komunikasi politik, hal yang dilakukan sah-sah saja dan menjadi salah satu strategi untuk mendekatkan sosok pejabat publik dengan generasi muda yang banyak terpapar media sosial untuk melihat konten hiburan dibandingkan membaca kebijakan dan isu terkini.
Namun jika pendekatan ini lebih banyak konten yang basa-basi dibandingkan substansi kebijakan, masyarakat justru makin menunggu arah normalisasi sungai, kejelasan infrastruktur di Kota Banjarmasin, atau evaluasi transportasi publik yang mereka rasakan setiap hari. Ini bukan lagi soal komunikasi, melainkan ke mana perhatian dan energi kepemimpinan yang harusnya diarahkan. Ketika pejabat publik lebih sering muncul dalam konten yang diskenario untuk menghasilkan engagement ketimbang membahas solusi atas keluhan masyarakat selama ini, sehingga muncul kesan bahwa media sosial yang mereka gunakan hanya untuk membangun citra belaka, bukan untuk menjembatani kebutuhan nyata masyarakat di kehidupan sehari-hari. Gejala ini dikenal dengan “tone deaf dalam kepemimpinan”, di mana pemerintah begitu dekatnya dengan masyarakat tapi juga terasa jauh dengan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakatnya.
Harapannya sederhana, sebuah kota yang bisa kembali berfungsi selaras dengan identitasnya. Kota Banjarmasin bisa menjadi ruang bagi anak-anak generasi sekarang untuk bisa mengenal Kota ini sebagai Kota Seribu Sungai bukan hanya dari buku pelajaran semata, tapi dari pengalaman langsung ketika mereka menyusuri sungainya sendiri. Masyarakat kita juga tidak menuntut untuk kesempurnaan dan maju sejahtera yang disimbolkan dalam slogan saja, melainkan bagaimana agar tata ruang pemukiman padat dapat dikendalikan dan transportasi umum seperti apa harusnya agar mengurangi kemacetan.
Kebijakan dan pengawasan konsisten adalah hal yang kita harapkan pula, bukan sekedar narasi yang kita lihat di media sosial belaka. Personal branding harusnya bisa menjadi alat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas sungai tanpa membuang sampah di sungai, atau menjelaskan kebijakan tata ruang secara transparan. Bukan sekadar mengikuti konten tren di media sosial saja. Media sosial harusnya dipakai untuk memperkuat rasa kepedulian masyarakat terhadap identitas kotanya sendiri, bukan mengikis identitas kotanya.
Pada akhirnya slogan yang ramai dikenal oleh masyarakat, “Maju Sejahtera” atau “Kota Seribu Sungai” harusnya bisa dikenal karena sungainya benar-benar mengalir, benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, dan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin di hari ini, bukan sekadar kenangan yang terus terpajang hingga lima ratus tahun lamanya sebagai mitos.
Kita tak memerlukan unggahan berinteraksi palsu dengan masyarakat, atau pejabat yang ingin terlihat dekat dengan masyarakat melalui media sosial, yang kita butuhkan adalah pemerintah yang hadir bukan hanya di layar media sosial, melainkan kehadiran nyata pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang membelit kotanya atau kita terus kehilangan identitas.***
*Penulis merupakan warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan aktif dalam komunitas literasi. Tulisan ini beranjak dari hasil penelitiannya ketika menjalani studi di Ilmu Komunikasi.
