- Teks: Soraya Alhadi
- Foto: Rahmad Ade/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Siklus intrusi air laut ke Sungai Martapura membuat Banjarmasin rentan mengalami krisis air bersih. Teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar bisa menjadi solusi. Namun, teknologi itu menuntut investasi mahal. Siapa yang akan membayarnya?
***
SIANG sedang terik-teriknya ketika Halimatus Sa’diah (46) mondar-mandir antara rumahnya dan Sungai Kuin. Ember bekas kaleng cat yang terguncang-guncang itu sesekali meneteskan air ke jalan.
Untuk mengisi tajau di rumahnya, Acil Atus—sapaan akrabnya—sekurangnya harus lima kali bolak-balik menimba air sungai. Jarak antara rumahnya dan sungai sekitar 200 meter. Jarak yang lumayan melelahkan untuk ukuran usianya.
Sudah sebulan lebih ia mesti bolak-balik rumah dan sungai. Persisnya sejak keran di rumahnya kerap mati. Air leding hanya mengalir pada dini hari, itu pun mengucur kecil dan tersendat-sendat.
“Bisa berjam-jam (mengisi air). Biasanya sampai subuh,” keluhnya pada Ahad (11/10). Air bersih adalah kebutuhan dasar semua orang. Acil Atus membutuhkannya untuk mandi, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. “Batambahlagi gawian. Batambahlagi waktu (bertambah lagi kerjaan),” sungutnya.
Sebelum matahari terbit, Acil Atus pergi ke pasar untuk berjualan udang. Siangnya baru pulang dan langsung mengurusi pekerjaan rumah tangga. Tanpa air leding, kerepotannya bertambah-tambah.
Selama 17 tahun tinggal di Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat, inilah kondisi kekeringan terparah yang pernah dialaminya. Sungai Kuin yang bisa menjadi cadangan pun menyurut. Airnya kini asin dan berlumpur. “Tahun ini yang parah banar (banget), telawas jua (lama juga kemaraunya),” ujarnya.
Selama kemarau ini, PT Air Minum Bandarmasih (PTAM) mengirimkan bantuan air kepada masyarakat pelanggan. Tentu dijatah. Keluarga Acil Atus mendapat dua jeriken yang datang tiap dua hari sekali. “Tahan buat tiga hari kalau dipakai membilas piring. Kalau khusus minum dan memasak, bisa tahan empat hari,” ujarnya.
Pengeluaran Kian Deras
Sejak siang, Noripah (43) sudah nangkring di depan Gang Bahagia, Kuin Cerucuk. Di hadapannya, berbaris jeriken kosong aneka warna dan ukuran milik warga yang sedang menunggu kedatangan tandon milik PTAM.
Matahari bergeser. Dari siang menjadi sore, sore beranjak malam. Dan yang dinanti belum datang juga. Tetapi Noripah tak mengeluh, sejak awal ia mengetahui jam pengisian air tak selalu tepat jadwal.
“Ngalih banar kededa banyu nih, apalagi beempat, lakas banar habis banyu(susah sekali tidak ada air begini, apalagi di rumah kami berempat, cepat sekali habisnya),” katanya.
Di rumahnya, empat drum yang biasanya penuh—dua untuk mandi dan dua untuk mencuci pakaian dan piring—kini lebih sering kosong.
Bahkan dengan menyalakan mesin pompa sekalipun, air yang keluar dari keran masih tersendat-sendat. “Kalau kada bemesinya kada bebanyu(kalau tidak pakai mesin ya tidak ada air),” ujarnya.
Masalahnya, mesin pompa yang menyala berjam-jam membuat pemakaian listrik meningkat. Token Rp50 ribu yang biasanya cukup untuk 12 hari, sekarang hanya bertahan delapan hari. Tagihan leding yang biasanya sekitar Rp30 ribu sebulan juga meningkat dua kali lipat.
Belum selesai di situ. Untuk kebutuhan minum dan memasak, Noripah harus membeli air galon. Harganya Rp6 ribu per galon. Dua galon cukup untuk tiga hari. “Naik harganya dan harus mengantre,” keluhnya. Jadi, selama air leding macet, pengeluaran juga kian deras.
Soal layanan pengantaran air selama krisis air bersih, kendati gratis, tetap saja menuntut ongkos yang tidak terkalkulasi. Sebab Noripah dan warga lainnya harus merelakan banyak waktu untuk menunggu.
Dia berharap, selama musim kekeringan ini, PTAM tidak sekadar melayani pengantaran air, tapi juga memberikan diskon tagihan untuk meringankan beban ekonomi warga.
Jauh di Atas Baku Mutu
Banjarmasin selalu mengulang siklus yang sama. Saat kemarau tiba, sungai mengering dan tercemar air laut. Dengan kadar garam yang kelewat tinggi, PTAM kesulitan mengolahnya menjadi air bersih. Akhirnya, distribusi air ke pelanggan menjadi macet.
Contoh intrusi air laut di Intake Sungai Bilu. Kemarin saja, Ahad (11/10), kadar garam tembus di angka 5.200. Jauh melampaui batas aman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, 250 miligram per liter.
Peristiwa ini berulang, setidaknya sudah tercatat sejak tahun 2015. Dalam penelitiannya, Ulfa dkk (2015) dari Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mengkaji kualitas empat sumber air baku PTAM Bandarmasih. Salah satunya Sungai Bilu, anak Sungai Martapura.
Peneliti menguji kualitas sampel air baku Sungai Bilu. Meneliti konduktivitas listrik, total padatan terlarut atau TDS, tingkat keasaman air (pH), kekeruhan, salinitas, dan oksigen terlarut.
Hasilnya, kandungan garam di Sungai Bilu sangat tinggi. Salinitas tercatat 11,8 ppm, sementara konduktivitas listrik mencapai 19,9 mS/cm, dan TDS di angka 12,5 gram per liter.
Angka TDS tersebut jauh melampaui baku mutu 1 gram per liter untuk memenuhi kriteria air kelas B yang dapat digunakan sebagai bahan baku air minum.
Penelitian itu juga membandingkan kondisi Sungai Bilu pada musim kemarau dan musim hujan. Hasilnya, pada periode genting, bukan hanya kualitas air baku yang menurun, tapi juga kuantitas yang bisa diolah.
Sementara Intake Sungai Bilu menyuplai 600 liter/detik untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) 1 Ahmad Yani yang melayani ribuan pelanggan di area Banjarmasin Barat, Tengah, dan Utara.
Imbasnya, saat terjadi intrusi, Intake Sungai Bilu tidak dapat beroperasi. Akibatnya, PTAM Bandarmasih kehilangan pasokan air baku sebesar 28,2 persen.
Dengan kebutuhan produksi mencapai 2.128 liter/detik, PTAM terpaksa mengandalkan pasokan air baku dari Intake Sugai Tabuk dan Intake Pematang Panjang—total suplai keduanya 1.750 liter/detik.
Walhasil, produksi berkurang dan kebutuhan air yang cenderung bertambah selama kemarau, memicu krisis air selama berbulan-bulan.
Menghitung Kompensasi
Menghadapi krisis air baku, Direktur Utama PTAM Bandarmasih, Zulbadi menyatakan pihaknya mengerahkan puluhan armada tangki, menempatkan seratus unit tandon di kampung-kampung terdampak, dan membuka keran gratis selama 24 jam.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh masyarakat mendapatkan air, baik menggunakan jalur perpipaan maupun pengantaran melalui tangki,” ucapnya dalam konferensi pers di kantor PTAM Bandarmasih, Selasa (13/10).
Zulbadi mengungkap rencana investasi untuk merevitalisasi jaringan perpipaan. “Menambah jalur pipa yang awalnya hanya dua jalur menjadi tiga jalur. Targetnya tahun depan,” ujarnya.
Namun, anggaran masih menjadi persoalan. Kendati tidak menyebutkan nominalnya, dia berjanji pendanaan akan diusahakan. “Apakah melalui pinjaman atau anggaran lainnya,” katanya.
Terkait keluhan pelanggan di tengah krisis air bersih ini, Zulbadi mengatakan, masih dihitung pemberian kompensasi. Pendataan masih berlangsung dan akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
“Kalau sudah ketemu angkanya, akan diputuskan berapa nilai yang pas untuk kompensasi tersebut,” pungkasnya.
Dilema Tarif
Syahirul Alim, pakar hidrologi dari Teknik Lingkungan ULM, menilai upaya pengerukan di Sungai Bilu belum cukup. Ia mendesak upaya menyeluruh dan simultan untuk menanggulangi akar masalah.
Kembali ia mengingatkan perihal kondisi geografis Banjarmasin yang berada pada topografi rendah dan berupa rawa. Diperparah kondisi permukaan tanah Banjarmasin yang terus menurun. Bahkan saat ini Kota Seribu Sungai sudah berada dalam “zona merah” dengan 0,16 meter di bawah permukaan laut.
Selama ini Banjarmasin amat ketergantungan pada sumber air baku yang terbatas. Ketika Sungai Bilu mengalami intrusi, produksi terpaksa bertumpu pada Sungai Tabuk. Maka menurut Alim, Banjarmasin membutuhkan sumber cadangan yang dapat digunakan ketika sumber utama mengalami gangguan.
Lebih jauh, menurutnya PTAM jangan hanya sibuk menambah panjang jaringan pipa distribusi. Kapasitas produksi dan keandalan sumber air baku juga harus mengikuti pertumbuhan kebutuhan kota.
Artinya, Banjarmasin memerlukan perencanaan penyediaan air bersih untuk jangka panjang. “Kebutuhan Banjarmasin sampai 10–20 tahun ke depan seharusnya sudah masuk perencanaan,” tegasnya.
Menghadapi fenomena intrusi air laut yang berulang, ada teknologi yang bisa menjadi jalan keluar. Yakni teknologi reverse osmosis (RO) untuk mengolah air asin menjadi air tawar. RO mampu menyingkirkan lebih dari 95 persen garam pada air laut.
Namun, tawaran teknologi ini memiliki risiko, yaitu kenaikan biaya produksi yang signifikan. Siapa yang akan membayarnya? Apakah pemerintah kota selaku pemilik PTAM atau dibebankan kepada masyarakat pelanggan?
Syahirul Alim coba menghitungnya. Dengan kebutuhan Banjarmasin yang “hanya” 2.200 liter per detik, maka estimasi investasi unit utama RO mencapai Rp330 miliar sampai Rp550 miliar (hampir seperlima dari APBD Banjarmasin tahun 2026). Angka tersebut belum mencakup biaya bangunan, perpipaan, serta sistem pengolahan awal untuk menyaring lumpur dan partikel dari air baku.
Tak hanya itu, masih ada biaya tambahan pengolahan. Saat salinitas air baku menembus 5.000 ppm, sistem membutuhkan tekanan lebih tinggi dan pengolahan yang lebih kompleks. Air juga harus disaring terlebih dahulu agar lumpur dan partikel tidak merusak membran.
Setelah instalasi berdiri, beban biaya belum berakhir. Pompa bertekanan tinggi harus bekerja secara maraton. Untuk kapasitas 2.200 liter per detik, kebutuhan listrik diperkirakan 8-15 megawatt. Perawatan dan penggantian membran juga menjadi biaya rutin.
Dengan beban tersebut, ongkos produksi air diperkirakan mencapai Rp12.000 sampai Rp18.000 per meter kubik. Berkali-kali lipat dari tarif yang selama ini dinikmati masyarakat Banjarmasin.
Pengalaman Kepulauan Seribu memberikan gambaran. PAM Jaya pada 2026 menyebut biaya produksi air melalui sea water reverse osmosis (SWRO) sekitar Rp40.000 per meter kubik. Untuk menekan biaya, pemerintah menjajaki pasokan air dari daratan melalui jaringan pipa.
Di daerah lain, desalinasi umumnya digunakan untuk kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air tawar dengan kapasitas lebih kecil. Di Sekotong, Nusa Tenggara Barat, misalnya, dijajaki SWRO untuk kapasitas 120 meter kubik per hari. Teknologi serupa juga dijajaki untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kepulauan Sangkarrang di Makassar.
“Biayanya memang tinggi untuk investasi dan ongkos operasionalnya. Dalam skala besar, desalinasi membutuhkan biaya yang juga besar. Bisa jadi nanti harga air menjadi kelewat mahal,” tutup Alim.***
