- Teks: Harfin Shad & Riyad Dafhi R.
- Foto: Rahmad Ade Ramadhan
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarbaru kembali diselimuti kabut asap pekat. Dampaknya, warga kota mulai batuk-batuk. Tak banyak yang bisa diperbuat pemerintah selain mengerahkan armada pemadam kebakaran dan bagi-bagi masker.
Senyum Megawati (48) mengembang saat tiba di rumah putrinya, Septi Nur Hamidah (27), di Kompleks Shalli Messi, Jalan Awang Peramuan, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Senin (21/7/2026) petang.
Di teras, kedua cucu Megawati yang berumur 9 dan 3 tahun tengah bermain air saat dimandikan Septi. Suara tawa mereka menghangatkan perasaan. Namun, raut bahagia di wajah Megawati memudar ketika topik pembicaraan bergeser pada langit yang kelabu.
Dua pekan terakhir, tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru meningkat. Kabut asap kembali menyelimuti Kota Idaman, terparah pada Ahad (19/7). Hari itu, muncul beberapa titik api.
“Saat pagi, kabutnya tebal sekali. Jarak dua meter saja sudah tidak kelihatan,” ujar Megawati.
Apalagi perumahan yang dihuni Septi berdekatan dengan lahan gambut yang langganan terbakar saban musim kemarau, jaraknya hanya sekitar satu sampai tiga kilometer.
“Dua malam tadi, banyak mobil pemadam kebakaran yang lalu lalang di depan kompleks. Sirine terus terdengar,” ungkap Septi.
Setiap kali sirene mengaung, Septi cemas. Ia tak bisa tidur dengan tenang bila mendengar kabar kobaran api mulai membesar. Meski selalu bisa dicegat sebelum mencapai permukiman, kepulan asap dan jelaga selalu mencapai permukiman.
“Lahan-lahan itu hampir saban tahun kebakaran. Entah terbakar atau ada yang membakar.”
Kesehatan keluarga Septi dan tetangganya mulai terdampak, terutama anak-anak.
“Warga sini mulai batuk-batuk. Asapnya mengganggu sekali, ditambah cuaca panas,” ucap Megawati. “Kasihan anak-anak. Si sulung sampai beberapa hari tidak bisa sekolah.”
Mulai Batuk-Batuk
Hati Nining Sustiarini (29) ciut ketika mengingat peristiwa kebakaran lahan gambut yang terjadi pada Ahad (19/7). Siang itu, kobaran api mendekati tempat tinggalnya di Jalan Transad, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
“Jelaga terbang terbawa angin, bikin takut apinya merembet ke mana-mana,” katanya, Rabu (22/7).
Seiring kemunculan hotspot di sejumlah kawasan, Banjarbaru kembali dikungkung asap. “Asapnya pekat sekali, dari pagi hingga malam. Baunya sangat tidak mengenakkan. Susah bernapas, batuk-batuk juga,” ujarnya.
Selain mengkhawatirkan kesehatan putranya yang baru berumur 10 tahun, Nining juga memikirkan suaminya. Seorang sopir travel yang setiap hari menempuh perjalanan lintas daerah. Kabut asap tak hanya menyelimuti Banjarbaru, tapi juga kabupaten lain di Kalimantan Selatan, bahkan sudah mencapai provinsi tetangga.
“Takut dia kenapa-kenapa. Di jalan juga sekarang asap ada di mana-mana,” ujarnya.
Nining selalu menyiapkan masker, vitamin, dan obat-obatan untuk anak dan suaminya. Pencegahan itu membuat pengeluaran bertambah.
“Ya, pengeluaran akhirnya juga terdampak,” keluhnya.
Karhutla juga menambah beban pekerjaan domestik. Sering ia menunda mencuci pakaian karena jemuran di luar rumah menyerap bau asap. Anggota keluarga juga menjadi lebih sering berganti pakaian karena bau asap cepat melekat pada kain.
“Badan jadi tambah capek, apalagi cuacanya sedang panas-panasnya,” tutupnya.
Berdampak ke Sekolah
Karhutla mulai mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah sekolah di Banjarbaru. Terutama pada Senin (20/7) dan Selasa (21/7). Proses belajar mengajar baru berjalan optimal setelah kabut asap mulai menipis.
Seperti yang menimpa SMPN 8 Banjarbaru, Kelurahan Guntung Manggis. Materi pembiasaan karakter yang rutin dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai terpaksa dihentikan selama dua hari.
Kepala sekolah Lilis Apriyanti mengaku sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan jam masuk siswa apabila kondisi terus memburuk. Namun diurungkan setelah kualitas udara mulai membaik pada Rabu (22/7).
“Paling kami khawatirkan adalah kesehatan anak-anak. Apalagi kalau mereka tidak memakai masker,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di SDN Guntung Manggis 2 Banjarbaru. Kepsek Aini Murfiah Setiani mengatakan materi pembiasaan karakter dipindahkan dari lapangan ke dalam kelas. Begitu pula pelajaran olahraga.
“Bukan hanya soal jarak pandang yang terbatas, tetapi udara yang dihirup. Sudah mulai mengganggu pernapasan,” kata Aini.
Diceritakannya, biasanya kabut asap paling pekat terjadi antara pukul 07.30 hingga 09.30 Wita.
Tiga hari terakhir, sekolah menemukan beberapa siswa yang menderita batuk. Guru lantas mengimbau seluruh siswa memakai masker, membawa air minum yang cukup, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Aini mengatakan, sekolahnya telah menerima pembagian masker dari Puskesmas Guntung Manggis. “Kami berharap asap ini segera hilang,” harap Aini.
Alat Rusak dan Akses Sulit
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarbaru mencatat, sepanjang Januari hingga 20 Juli 2026 telah terjadi 63 kali kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan terbakar sekitar 374 hektare.
Sebanyak 13 kelurahan di lima kecamatan terdampak, di mana Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang—wilayah tempat tinggal Septi, Megawati, dan Nining—menjadi episentrum karhutla.
Tidak hanya di Banjarbaru. BPBD Kalsel mencatat 162 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 462,36 hektare pada periode yang sama, sebagian besar terjadi di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
Melihat skalanya, menjadi pertanyaan, sesulit apa gerangan penanganan karhutla?
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Harun Arrasyid menjelaskan, karakteristik lahan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kesulitan penanganan kebakaran.
Wilayah barat Banjarbaru, seperti Landasan Ulin dan Liang Anggang didominasi lahan gambut. Sementara wilayah timur, termasuk Cempaka, lebih banyak tanah keras. Perbedaan karakteristik tersebut membuat strategi pemadaman harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sementara menghadapi titik-titik api yang sulit dijangkau, pemadaman dilakukan dari udara dengan operasi water bombing.
Meski luas kebakaran terus bertambah, hingga kini BPBD belum memastikan penyebab utama kebakaran. Pihaknya hanya menunggu hasil penyelidikan aparat berwenang. “Memang kemarau turut memperparah keadaan,” ujar Harun, Selasa (21/7).
Seperti diketahui, BPBD Kalsel telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku hingga 31 Oktober 2026 mendatang.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra mengatakan, penetapan status siaga ditetapkan karena sebagian besar wilayah telah memasuki musim kemarau.
Dikatakannya, BPBD memprioritaskan pengamanan kawasan Ring I Bandara Internasional Syamsudin Noor. ” Kawasan tersebut meliputi Kota Banjarbaru serta sebagian wilayah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan sebagian Barito Kuala,” ujarnya.
Ditambahkannya, pemda telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta bantuan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta helikopter water bombing.
Seberapa buruk kualitas udara perkotaan di Banjarbaru saat ini? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Pasalnya, alat Air Quality Monitoring System (AQMS) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang rusak.
“Sehingga belum dapat diperoleh data hasil pengukuran kualitas udara secara realtime,” kata Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarbaru, Akhmad Aire Wijaya Abdur.
Alhasil, DLH bergantung pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait pemantauan titik panas dan citra satelit.
Aire menambahkan, penting untuk diperhatikan, luas kebakaran lahan meningkat tajam dalam waktu singkat antara tanggal 9 Juli hingga 17 Juli 2026. Sebagian besar terjadi di lahan gambut dan areal penggunaan lain (APL).
“Kondisi ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan akibat kemarau panjang dan kondisi lahan yang sangat kering,” ujar Aire.
Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan pintu air di kawasan Cindai Alus dibuka lebih awal untuk menjaga tinggi muka air gambut di wilayah Guntung Damar dan sekitar. Kemudian pembersihan dan penutupan kanal di kawasan hutan lindung Liang Anggang agar cadangan air tetap terjaga selama puncak musim kemarau.
Fathimatuzzahra menambahkan, di kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Sultan Adam juga dibangun sekat bakar untuk menghambat penyebaran api.
“Sekaligus memudahkan akses tim patroli menuju wilayah rawan kebakaran,” ujarnya kepada Banjartimes, Selasa (21/7).
Selain patroli, Dishut juga membina Masyarakat Peduli Api (MPA) agar mampu terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Tetapi, ia mengakui masih ada tantangan, yakni sulitnya akses menuju lokasi kebakaran yang berada di kawasan terpencil.
“Tantangan terbesar yaitu ketiadaan akses jalan menuju lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
Tak Berdaya di Hadapan Oligarki
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menilai bencana karhutla dan kabut asap tidak bisa dipahami hanya sebagai dampak musim kemarau.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mengatakan kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari masalah tata kelola lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut Rafiq, bencana ekologis akan terus berulang apabila pembangunan tidak menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama. Ia menilai banjir pada musim hujan dan karhutla pada musim kemarau merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan.
“Bencana ekologis akan selalu terjadi selama model pembangunan kita tidak memikirkan lingkungan. Setiap musim hujan banjir akan datang dan ketika musim kemarau seperti saat ini, ya karhutla. Ini menunjukkan bencana ekologis bukan hanya semata-mata akibat cuaca ekstrem,” kata Rafiq, Kamis (23/7).
Karhutla tidak hanya dipicu kondisi cuaca, tetapi juga perubahan bentang alam akibat tata kelola ruang yang gagal menjaga fungsi ekologis hutan, rawa, dan gambut. Menurutnya, pembukaan hutan, pembangunan kanal di kawasan gambut, serta ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan skala besar membuat kawasan tersebut semakin rentan terbakar ketika musim kemarau tiba.
“Karhutla adalah konsekuensi dari salah urus tata kelola ruang yang gagal melindungi fungsi ekologis hutan, rawa, dan gambut. Selama hutan terus dibuka untuk kepentingan industri ekstraktif, perkebunan monokultur skala besar, dan proyek-proyek yang tidak ramah lingkungan; selama ekosistem rawa dan gambut tetap dikeringkan untuk dibuat kanal-kanal, maka karhutla akan menjadi bencana tahunan,” ujarnya.
Hasil pemantauan Citra Satelite VIIRS NOAA-20 pada periode 1 Mei—22 Juli 2026 di Kalsel, dalam kawasan izin perkebunan kelapa sawit terdapat 80 titik panas dan pada izin usaha pertambangan (IUP) terdapat 875 titik panas yang tersebar di dalam kawasan konsesi.
Rafiq juga menilai penanganan karhutla lebih banyak berfokus pada merespons ketika kebakaran telah terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan seharusnya dilakukan jauh sebelum kemarau datang dengan membenahi persoalan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Pemerintah selalu saja fokus pada penanganan, sedangkan pencegahan tidak cukup hanya dilakukan menjelang kemarau. Untuk kesekian kalinya, Walhi mengingatkan untuk menyelesaikan masalah bencana ekologis ini harus bersumber dari akarnya,” katanya.
Selain itu, Walhi menyoroti penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan karhutla. Rofiq menilai pemerintah belum mengambil langkah yang memberikan efek jera, padahal kebakaran kerap berulang di sejumlah wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit.
“Bagaimana bisa selesai jika yang menyebabkan kekeringan saja tidak dievaluasi oleh pemerintah, bahkan diberi sanksi saja tidak memberikan efek jera untuk oligarki tersebut. Dalam catatan kami, banyak kebakaran berulang bahkan hampir setiap tahun di dalam lahan konsesi. Terutama konsesi sawit, dan pemerintah hanya mengimbau atau sibuk mengajak kita bekerja sama dalam penanganan kebakaran,” ujar Rofiq.
Bagi Walhi, penyelesaian karhutla tidak cukup lewat pemadaman dan penetapan status gawat darurat. Menurut Rofiq, persoalan tersebut juga membutuhkan pembenahan tata kelola lingkungan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem.
“Ini menunjukan negara seakan-akan lemah di hadapan penguasa dan oligarki,” pungkasnya. ***
***Liputan ini masuk dalam serial #DiAmbangKrisis dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
