- Penulis: Harfin Shad
- Foto: Rahmad Ade/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Lowongan kerja ada. Tapi bagi anak muda Banjarmasin yang baru lulus, mendapat pekerjaan bukan perkara mudah. Lamaran dikirim puluhan kali, wawancara berkali-kali, berujung ditolak lantaran tak sesuai kriteria perusahaan. Sekali ada, pekerjaannya tak sesuai bidang dan upahnya juga murah.
***
SIANG dan malam, laman layar ponsel Intan Arini (21) tak jauh-jauh dari daftar lowongan pekerjaan. LinkedIn, Glints, Jobstreet, dan Instagram rutin dibuka. Satu per satu lowongan diklik dan dibaca. Jika sesuai, CV dikirimkan. Kemudian menunggu dan menunggu. Begitu terus sejak Intan lulus kuliah pada Juni 2026 lalu.
Lulusan D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin itu sedikitnya mengirimkan lima lamaran dalam sepekan. Total, sudah sekitar 50 lamaran terkirim.
Sebagian besar tidak dibalas. Beberapa menjawab, mengajak Intan mengikuti tes wawancara dan psikologi. Lagi-lagi, setelah itu tidak ada kabar.
Intan pernah mengerjakan 100 soal psikotes. Dua tiga pekan menunggu, tidak ada kejelasan. “Seharusnya kan konfirmasi saja, tidak diterima atau bagaimana. Kalau bisa konfirmasi,” ujarnya bersungut-sungut kepada Banjartimes, Kamis (27/8/2026).
Mulanya, pekerjaan yang dicari masih berkaitan dengan latar belakang pendidikannya. Staf IT, kreator konten, atau digital marketing. Dia cukup percaya diri karena pengalaman membuat konten saat magang.
Masalahnya, lowongan yang sering didapati adalah posisi sales atau customer service. Jadi pencarian loker pun ia perlebar. Posisi administrasi, akuntansi, hingga procurement pun coba ia lamar.
Semakin lama menganggur, Intan menyadari pilihan tidak lagi bisa dibatasi pada ijazah. Ia pun coba melamar ke perusahaan yang menaungi sejumlah merek kosmetik ternama di tiga lokasi dan posisi berbeda di Kalimantan, Jakarta, dan Bali. Kandas di tahap wawancara.
Ada pula yang setelah mengetahui kondisi pekerjaannya, akhirnya Intan mundur. Ketika Intan diharuskan mendatangi pelanggan dari rumah ke rumah hingga malam hari. Kekhawatiran muncul saat ia menimbang lokasi, jam kerja, dan keamanan tempat kerja.
“Susahnya jadi perempuan tuh kada (tidak) cuman soal posisi yang kita handak (mau), cuman kayak lokasinya jauh atau kada, jam kerjanya, juga tempat kerjanya aman atau tidak.”
Soal lain, dia pernah menemukan lowongan dengan tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak untuk satu posisi. Misalnya content creator. Tidak hanya dituntut membuat konten, ia juga diharuskan menyusun content planner, mengambil gambar, mengedit, serta mengelola media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook. Sementara upah yang ditawarkan kurang dari Rp2 juta per bulan.
“Menurut ulun (saya) kayak merangkap sih,” katanya.
Dari situ Intan tersadar, sekadar berhenti menganggur belum cukup. Ia juga harus menghitung apakah penghasilan sepadan dengan tugas, waktu, dan risiko yang harus dijalani. Meski begitu, pencarian tidak berhenti.
Masalah lain, sebagai fresh graduate, ia kerap menghadapi kesempatan yang ditutup lantaran belum memiliki pengalaman kerja yang panjang. Menurutnya, pengalaman magang dan kemampuan yang diperoleh selama kuliah semestinya bisa menjadi pertimbangan.
“Jangan ragu-ragu menerima fresh graduate. Jangan dilihat dari punya pengalaman atau kadanya,” tegasnya.
Bagi Intan, membuka kesempatan bagi lulusan baru justru akan memberikan mereka ruang untuk tumbuh dan membuktikan kemampuan. “Harus dibuka lebih banyak dan kriterianya sih jangan ribet-ribet,” pungkasnya.
***
Sama halnya dengan Eka Nurrisma (21). Alumni jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (Uniska MAB) itu melihat lowongan kerja sebenarnya cukup banyak. Hanya saja, pekerjaan yang tersedia belum tentu sesuai bidang yang diinginkan. Atau, belum tentu penghasilannya sepadan dengan beban kerjanya.
“Pekerjaan tuh sebenarnya banyak, cuman ya tadi, enggak sesuai bidang. Dan kadang salary-nya enggak… enggak masuk akal,” ujarnya, Kamis (3/9).
Rampung kuliah, lebih dari 10 lamaran kerja telah dikirimkan Eka. Saking banyaknya, ia sampai lupa posisi dan perusahaan mana saja yang pernah dilamarnya.
Tiga lamaran membawanya sampai ke tahap wawancara. Dua di antaranya dilanjutkan dengan psikotes, satu lagi sampai tes kemampuan.
“Sudah interviewke sana kemari, tes psikotes udah, tapi habis itu kayak hilang gitu aja, kayak enggak ada kepastian juga gitu,” katanya.
Salah satu persoalan yang paling terasa adalah tuntutan pengalaman. Sejumlah lowongan memang mencantumkan fresh graduate sebagai pelamar yang dapat mendaftar. Walaupun kandidat yang berpengalaman lebih diutamakan.
Seperti lingkaran setan. Untuk mendapatkan pengalaman, seseorang membutuhkan pekerjaan. Tetapi untuk mendapatkan pekerjaan, pengalaman justru menjadi persyaratan.
“Perusahaan menerima fresh graduate, cuman yang sudah berpengalaman diutamakan. Itu sih susah,” ujarnya.
Eka merasa pengalaman magang maupun pekerjaan sambilan yang dimiliki mahasiswa seharusnya diperhitungkan. Ia sendiri mencoba berbagai posisi yang masih berdekatan dengan jurusannya, seperti staf administrasi dan human resource (HR).
Lowongan di pertambangan juga pernah dicoba. Namun, ia heran saat menemukan formulir rekrutmen yang menanyakan apakah pelamar memiliki saudara atau kerabat yang bekerja di perusahaan tersebut.
“Bahkan di formulirnya itu mencantumkan, ‘Punya kah keluarga di sini? Kalau ada sebutkan,’” bebernya.
Pertanyaan serupa terulang ketika hendak mengikuti program magang di sebuah badan usaha milik negara (BUMN). “Bahkan saat magang juga kayak gitu. Kemarin tuh aku mau magang di salah satu BUMN, ditanyain dulu,” katanya.
Eka pun mempertanyakan, sejauh apa portofolio pelamar dapat memperbesar peluangnya diterima bekerja.
“Kita percaya diri sama portofolio kita, cuman ketika ditanya apakah ada saudara itu kayak langsung, ‘Oh! Jadi yang dicari ini apakah yang sudah memang orang sana kenal?’”
Tentu Eka tidak menyimpulkan seluruh perusahaan menerapkan pola rekrutmen yang sama. Namun, pertanyaan mengenai relasi itu tetap membuatnya merasa terganggu.
Eka juga pernah mencoba mengikuti program magang pemerintah untuk menambah pengalaman kerja. Namun ia harus gigit jari karena status kelulusan dirinya belum tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), karena ia baru menyelesaikan skripsi dan sistem PDDikti baru diperbarui sesudah wisuda.
Saat ini, untuk mencari uang Eka mengerjakan sejumlah pekerjaan lepas, termasuk pengerjaan tugas kuliah. Namun, pekerjaan-pekerjaan sambilan itu bukan tujuan akhir. Ia masih berharap mendapat pekerjaan tetap dan stabil yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya.
Eka masih optimistis. Ia merasa semangatnya masih besar. “Untuk sekarang masih. Mungkin semangatnya masih banyak, kan barusan lulus. Masih optimis sih,” tutupnya.
Kendati peluangnya kecil, harapan Intan dan semangat Eka masih mungkin tercapai. Mengacu data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, di daerah ini masih tersedia 13.745 lowongan kerja.
Tentu persaingannya bakal sengit. Melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banjarmasin pada 2025 mencapai 6,49 persen. Turun sedikit dari 6,56 persen pada 2024.
Data Diskopumker juga menunjukkan kebutuhan tenaga kerja lebih banyak mencari lulusan SMA/SMK dan sederajat, mencapai 59,84 persen. Sementara kebutuhan lulusan universitas hanya 22,37 persen dan diploma 15,63 persen. Dari sisi keahlian, penjualan, pemasaran, dan komunikasi menjadi kompetensi yang paling banyak dicari.
Nyambi adalah Kunci
Siang itu, Audina Indriani (23) baru selesai mengajar di sebuah sekolah dasar (SD) di kawasan Banjarmasin Tengah, tapi ia belum bisa pulang. Karena sore nanti harus mengajar les privat di rumah murid. Bagi Audina, hari kerja tidak berhenti ketika jam mengajar di sekolah selesai.
Sarjana bahasa Inggris Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin itu bekerja sebagai guru honorer SD, mengajar dari Senin hingga Jumat dengan bayaran Rp250 ribu per bulan.
Khusus Kamis ia mengajar ekstrakurikuler bahasa Inggris di taman kanak-kanak (TK) yang bernaung di bawah yayasan yang sama, dibayar Rp150 ribu per bulan.
“Gajinya sedikit lah, tapi aku ambil saja dulu untuk mencari pengalaman karena belum pernah begawi (bekerja) sehabis lulus kuliah,” ujarnya kepada Banjartimes, Kamis (3/9).
Untuk menambah penghasilan, Audina mengajar les privat. Ia mengajar dua anak, dua sampai tiga kali sepekan. Ada yang langsung ke rumah, ada pula yang secara daring.
Dari 12 kali pertemuan dengan durasi 1,5 jam, ia mendapat bayaran sekitar Rp570 ribu hingga Rp600 ribu per bulan. Lebih besar dari honor mengajar di SD dan TK. Audina lulus kuliah pada Mei 2025 lalu. Saat itu ia tidak terburu-buru langsung mencari pekerjaan. Ia bersantai sambil menunggu wisuda, hingga mendapat tawaran mengajar pada Januari 2026.
“Kalau ditanya tercukupi atau kada (tidak) hanya dari mengajar SD dan TK, tentu tidak,” tegasnya.
Menurutnya, kesempatan mengajar ini cara untuk menimba pengalaman. Menjadi guru bahasa Inggris masih menjadi pilihan utama kariernya. Namun, Audina tidak menutup kemungkinan untuk mencoba pekerjaan lain.
Jika ada tawaran atau kesempatan dengan penghasilan yang lebih baik, Audina tertarik bekerja di bank atau perusahaan yang membutuhkan kemampuannya dalam berbahasa asing.
Untuk sementara ia memilih tetap mengajar di SD. Pertimbangannya adalah seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ia berharap karena terdata sebagai guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat menjadi modal untuk mewujudkan rencana tersebut.
Di tengah pilihan pekerjaan yang terbatas, Audina memilih bertahan, sembari menanti kesempatan yang lebih baik.
“Menurutku, sekarang memang sulit mencari kerja di Banjarmasin, karena lowongan pekerjaannya memang kurang dan masalah kompetensi juga,” tutupnya.
Berjubel di Pasar Kerja
Para pencari kerja di Indonesia berjubel sesak di pasar yang sempit. Gambaran itu tampak dari data KarirHub yang dihimpun GoodStats dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang 2025 tersedia 104.691 lowongan pekerjaan. Pada saat yang sama, jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai 987.204 orang.
Artinya, ada sembilan pencari kerja untuk satu lowongan. Kesenjangan itu terlihat sepanjang tahun. Pada triwulan pertama misalnya, 11.687 lowongan berhadapan dengan 150.244 pencari kerja. Meningkat hingga 53.474 lowongan pada triwulan keempat dengan 326.825 pencari kerja.
Angka tersebut bukan berarti pencari kerja memperebutkan satu posisi yang sama. Namun, data itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan jauh lebih besar dibandingkan lowongan yang tersedia.
Sisi lain, jumlah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi juga cukup besar. Data PDDikti 2025, di Indonesia saat ini ada lebih dari 9,9 juta mahasiswa jenjang diploma hingga doktoral. Khusus jenjang sarjana saja sebanyak 8,28 juta mahasiswa.
Tentu mereka tidak serentak memasuki pasar kerja di waktu bersamaan. Namun, setiap tahun selalu ada lulusan baru yang bersaing dengan para pencari kerja yang sudah berpengalaman menganggur.
Jika angka pengangguran—kita belum bicara dampak PHK massal—tinggi, menjadi menarik karena pertumbuhan ekonomi juga diklaim tinggi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen. Sementara perekonomian Banjarmasin pada 2025 tumbuh 5,66 persen (data BPS).
Pertumbuhan Ekonomi Semu
Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Syahrituah Siregar melihat persoalan struktural yang membuat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, perekonomian Banjarmasin saat ini banyak digerakkan sektor jasa, perdagangan, dan konsumsi. Perputaran uang di sektor tersebut cukup cepat, tapi kemampuannya menyerap tenaga kerja formal tidak besar.
Usaha-usaha yang tumbuh juga masih berada pada skala mikro dan informal. Alhasil, kebutuhan tenaga kerjanya pun tidak banyak. Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak berjalan beriringan.
“Jadinya jobless growth. Pertumbuhan ekonomi yang tidak otomatis menciptakan lapangan kerja yang cukup. Terjadi jika pertumbuhan didorong sektor yang padat modal atau berproduktivitas tinggi namun menyerap sedikit orang,” katanya ketika dihubungi Banjartimes, Kamis (3/9).
Di Banjarmasin, perdagangan eceran, jasa keuangan dan akomodasi, konstruksi, dan sektor informal masih menjadi andalan penampung tenaga kerja. Sementara pertumbuhan sektor formal yang berkualitas belum bisa diharapkan.
“Jumlah angkatan kerja baru terutama lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja setiap tahun lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan laju penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas,” katanya.
Kesenjangan itu, menurut Syahrituah, terbentuk akibat beberapa persoalan. Salah satunya jarak antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha. Juga berkaitan dengan syarat yang diberikan perusahaan. Contoh, sejumlah posisi tingkat awal justru meminta pengalaman atau kualifikasi yang cukup tinggi, sementara gaji dan fasilitas yang ditawarkan belum tentu sepadan.
“Banyak posisi entry level menuntut syarat pengalaman atau kualifikasi tinggi, tetapi menawarkan gaji atau benefit yang minim,” ujarnya.
Situasi itu membuat lulusan baru berada dalam posisi yang sulit. Mereka membutuhkan pekerjaan untuk membentuk pengalaman, tetapi pengalaman kerja menjadi ganjalan saat melamar pekerjaan.
Baginya, persoalan tidak berhenti pada mereka yang menganggur. Ada pula yang akhirnya bekerja, tetapi pekerjaan tersebut belum memberikan penghasilan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai underemployment atau setengah pengangguran, termasuk terjebak dalam pekerjaan rentan (precarious work). Seseorang memang bekerja, tapi pekerjaannya tidak sesuai keahlian atau memberikan penghasilan yang rendah.
Menurutnya, pekerjaan dengan kondisi seperti itu dapat menjadi pilihan untuk bertahan ketika seseorang belum menemukan pekerjaan yang lebih sesuai.
“Ketika seseorang berpendidikan tinggi terjebak di pekerjaan berupah jauh di bawah standar atau tidak sesuai keahliannya, produktivitas nasional atau daerah justru tidak optimal,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut lebih merupakan strategi bertahan jangka pendek dibandingkan tanda bahwa kualitas pasar kerja sudah membaik.
“Ini hanya untuk kelangsungan hidup jangka pendek (survival strategy), bukan perbaikan kualitas pasar kerja,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berisiko membuat tenaga kerja muda terdidik memilih mencari peluang di luar kota atau luar provinsi. Menurut Syahrituah, potensi tenaga kerja usia produktif yang tidak terserap optimal dapat menjadi persoalan bagi daerah.
Ia juga menyoroti dampaknya terhadap daya beli. Jika pendapatan pekerja tidak tumbuh sebanding dengan biaya hidup, pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari aktivitas perdagangan dan konsumsi belum tentu berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syahrituah menilai pemerintah perlu menyesuaikan pelatihan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri lokal secara lebih aktual.
Sektor seperti ekonomi digital, logistik, dan ekonomi berbasis lahan basah dinilainya dapat menjadi bagian dari pengembangan keterampilan tenaga kerja.Pemerintah juga perlu mendorong investasi sektor padat karya.
Kemudian mendorong dunia usaha untuk lebih aktif bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi, termasuk dalam penyusunan kurikulum dan penyediaan program magang. Perusahaan juga perlu memberikan ruang bagi lulusan baru untuk masuk dan berkembang.
“Dunia usaha perlu bermitra aktif dengan SMK dan universitas lokal dalam penyusunan kurikulum dan program magang bersertifikat,” katanya.
Terakhir, mendorong penguatan wirausaha muda agar tidak seluruh lulusan bergantung pada bursa lowongan pekerjaan. “Tidak hanya menjadi pencari kerja (job seeker), tapi pencipta lapangan kerja (job creator),” pungkasnya.
Terpaksa Menerima Upah Rendah
Pengamat politik dan kebijakan publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain memandang persoalan sulitnya lulusan baru mendapatkan pekerjaan di Banjarmasin tidak semata-mata disebabkan sempitnya lapangan kerja.
Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara kebijakan ketenagakerjaan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja. Pemda perlu melihat persoalan tersebut dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, hingga hubungan antara pendidikan dan dunia usaha.
“Kebijakan yang hanya berorientasi pada pelatihan tanpa memastikan penyerapan tenaga kerja akan kurang efektif,” ujarnya, Minggu (6/9).
Persaingan pencarian kerja di Banjarmasin juga kian berat akibat arus urbanisasi. Anak muda dari desa dan kabupaten datang ke kota untuk mencari pekerjaan setelah meninggalkan sektor pertanian dan perkebunan di kampung halaman.
Dia menyebut contoh sektor ritel dan jasa. Karyawan di jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret, misalnya, menurut Taufik banyak berasal dari kabupaten di Kalimantan Selatan yang datang ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan.
Akibatnya, persaingan tidak hanya terjadi antara sesama lulusan perguruan tinggi di Banjarmasin, tapi juga dengan pencari kerja dari daerah lain. Maka pemda tidak cukup hanya menambah program pelatihan kerja. Ukuran keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan juga harus dilihat dari hasil setelah pelatihan.
“Indikator keberhasilan seharusnya bukan sekadar jumlah pelatihan atau program, tapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan layak dan berkelanjutan dan linear dengan upah yang diterima,” katanya.
Menurutnya, persoalan kualitas pekerjaan juga perlu menjadi perhatian. Menurunnya angka pengangguran tidak otomatis menunjukkan kondisi masyarakat sudah membaik apabila yang bekerja masih menerima penghasilan rendah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak.
“Pemerintah tidak boleh berhenti pada keberhasilan menurunkan angka pengangguran,” tegasnya.
Ia mendorong agar indikator kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada penciptaan pekerjaan (job creation), tetapi lebih pada pekerjaan yang layak (decent work).
Ukurannya mencakup tingkat upah, kepastian kerja, perlindungan sosial, jam kerja, produktivitas, serta peluang peningkatan pendapatan.
Tanpa itu, pencari kerja akhirnya menerima pekerjaan dengan penghasilan rendah. Dalam kondisi terjepit, muncul prinsip yang penting tidak menganggur, yang penting memiliki pekerjaan.
“Tidak jarang orang masuk dunia kerja, ‘asal ada gawian haja’, tidak melihat berapa upahnya,” katanya.
Kondisi itu membuat perlindungan terhadap pekerja menjadi penting. Menurut Taufik, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar hubungan kerja tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki posisi lebih kuat.
Ia menilai kehadiran pihak ketiga juga diperlukan untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan. Terlebih ketika pencari kerja membeludak, membuat posisi tawar pekerja melemah.
“Jangan sampai angka pengangguran turun, tetapi kemiskinan pekerja tetap tinggi,” pungkasnya.
Pemkot: Masalahnya di Kompetensi
“Saya ingin luruskan, di Banjarmasin tidak sulit mencari pekerjaan,” kata Machli Riyadi saat dikonfirmasi Banjartimes pada Kamis (3/9).
Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin itu, persoalannya adalah kompetensi calon pekerja yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Kenapa tenaga kerja ini tidak terserap? Ya, persoalannya kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di Banjarmasin cukup banyak di bidang penjualan dan pemasaran. Sementara, tidak semua pencari kerja memiliki latar belakang atau kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.
Selain persoalan kompetensi, Machli melihat pilihan lokasi kerja juga menjadi salah satu hambatan. Maksudnya, sebagian pencari kerja cenderung hanya mencari pekerjaan di wilayah Banjarmasin, padahal peluang juga tersedia di kota dan kabupaten tetangga.
“Orang Banjarmasin cenderung ingin bekerja di Banjarmasin juga. Itu juga faktor utama,” ujarnya.
Ditanya solusi, ia memaparkan, Diskopumker berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan melalui job fair. Pemerintah juga mengarahkan pencari kerja untuk memanfaatkan informasi lowongan yang tersedia melalui Karirhub Kemenaker.
Pihaknya juga mewajibkan perusahaan di Banjarmasin untuk melaporkan lowongan yang tersedia. Agar informasi tersebut dapat diakses pencari kerja melalui berbagai kanal yang disediakan pemkot. Salah satunya melalui Rumah Pasar Kerja Banjarmasin atau Rupa Keren. Platform tersebut menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja melalui aplikasi, nomor telepon, maupun Instagram.
Selain itu, memaksimalkan pelatihan kerja. “Meng-hire orang-orang yang nggak punya pekerjaan, lulusan SMA, agar menjadi peserta pelatihan di BLK kami, yaitu latihan menjahit, perbengkelan, komputer, dan lain-lain,” tutupnya. ***
***Liputan ini masuk dalam serial #DenyutNadiKota dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
