- Penulis: Riyad Dafhi R.
- Foto: Riyad/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Kisah ini tidak unik, terjadi berulang di banyak kampung di Banjarmasin. Kekecewaan dan dana swadaya menjadi material penambal jalan-jalan rusak.
SEJUMLAH pria menyerok pasir ke dalam karung di mulut Gang Teluk Mendung, Jalan Antasan Bondan, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, pada Ahad (5/7) pagi. Material dipindahkan estafet, beberapa dipikul berdua, yang lain mengangkut dengan sepeda motor.
Karung-karung tersebut dibawa ke dalam gang yang lebarnya kurang dari satu meter. Pikap mustahil lewat, truk apalagi. Dua motor yang berpapasan saja harus ada yang mengalah.
Jalan gang sepanjang 535 meter itu hanya berupa lapisan sirtu yang penuh lubang. Dan material yang diangkut itu guna menambal kerusakan tersebut.
Warga Teluk Mendung bergotong royong memperbaiki jalan kampung mereka secara swadaya. Ongkosnya urunan, masing-masing rumah menyumbang sekitar Rp10 ribu. Uang terkumpul sekitar Rp2,6 juta untuk dibelikan pasir, semen, dan besi tulangan untuk pengecoran.
“Kami sudah uyuh (capek) berharap dengan pemerintah kota (pemkot),” ucap Junaidi (54), warga Gang Teluk Mendung.
Rupanya, perbaikan secara swadaya ini bukan kali pertama. Jalan tersebut memang sudah jelek selama bertahun-tahun. Berkali-kali warga mengadu ke Pemkot Banjarmasin, namun tak direspons.
Padahal jalan tersebut vital bagi puluhan keluarga di sini. Selain akses menuju permukiman, juga digunakan warga yang bertani untuk mengangkut benih, pupuk, dan hasil panen dari sawah. Di sini masih ada sedikit lahan pertanian yang bertahan di tengah pesatnya pembangunan kota.
“Sejak dulu, jalan ini memang selalu kami perbaiki dengan menggunakan dana sumbangan sukarela warga. Mau bagaimana lagi, jalan ini sangat penting. Kalau rusak, kasihan warga yang behuma (bertani),” ujar Junaidi.
Junaidi yang lahir dan besar di Teluk Mendung bercerita, dahulu akses menuju permukiman itu hanyalah titian. Berdiri persis di bantaran sungai, titian itu sering terendam saat air pasang. Kayunya jadi cepat lapuk.
“Dahulu kami hanya mampu memperbaiki dengan tambal sulam, sehingga kerusakan terus berulang. Tak sedikit orang yang terjatuh saat melintas,” katanya.
Warga pun berembuk dan bersepakat membangun jalan yang lebih kokoh dengan daya sendiri.
Sekitar tahun 2016, pertama kali ide swadaya muncul. Dana dikumpulkan dari rumah ke rumah. Hasilnya digunakan untuk membeli papan, dan material urukan paling terjangkau: batu bara karungan.
“Tiang-tiang bekas titian kami manfaatkan sebagai siring, lalu permukaannya ditimbun menggunakan batu bara demi jalan gang kami lebih baik,” bebernya.
“Saya masih ingat, selesai gotong royong kami sampai menggelar selamatan, saking bersyukurnya karena jalan kami sudah terasa agak lumayan,” sambungnya.
Sejak itu, patungan menjadi kebiasaan. Setiap kali jalan mulai rusak, warga kembali mengumpulkan dana untuk membeli material seperti sirtu. Namun, upaya itu belum menyelesaikan persoalan. Jalan masih sering terendam saat air sungai pasang hingga lubang kembali bermunculan. Pesepeda motor pun kerap terjatuh, bahkan tak sedikit kendaraan yang mengalami kerusakan.
Jalan gang itu juga nyaris tak memiliki penerangan. Saat malam, warga hanya mengandalkan cahaya dari telepon genggam untuk meraba jalur. Di sisi kiri dan kanan terbentang sawah dan bantaran sungai, membuat warga harus ekstra waspada ketika melintas, terlebih saat air pasang menutupi lubang-lubang jalan.
Petugas memang beberapa kali datang. Meninjau dan mendokumentasikan kondisi kampung, tetapi setelah itu hilang kabarnya.
“Mulai dari para orang-orang tua di kampung ini hidup sampai meninggal, tak pernah ada perbaikan,” keluh Jani (42), warga Teluk Mendung lainnya.
Setelah bertahun-tahun menanti, kesabaran warga Teluk Mendung mencapai titik kulminasi. Hari itu, mereka kembali menggalang iuran sukarela, membeli material, lalu bergotong royong memperbaiki jalan kampung. Semampunya.
Namun, dana Rp2,6 juta tentu tidak cukup. Warga hanya mampu mengecor jalan sekitar 20 meter. Selebihnya, menambal lubang-lubang dengan pasir dan material seadanya agar tetap bisa dilalui.
“Rencananya hari Minggu berikutnya kami ingin mengumpulkan sumbangan sukarela lagi,” ungkapnya.
Lebih dari itu, aksi tersebut sebenarnya pesan satir kepada pemkot. Saat para pria sibuk mengaduk semen dan mengecor jalan, para perempuan berdiri di depan sebuah rumah, mengangkat poster-poster bernada protes, direkam kamera wartawan, supaya suara mereka dapat menjangkau telinga wali kota.
Isinya beragam, mulai dari tuntutan agar pembangunan tak hanya berpusat di tengah kota, hingga mengingatkan bahwa warga pinggiran kota juga berhak atas infrastruktur yang baik.
“Ingat, kami ini juga orang Banjarmasin, masih di kotamadya. Kok sepertinya sangat tertinggal.”
Setelah Ditanami Pohon Pisang
Kisah serupa juga terjadi di Gang Laila Malang III RT 9, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan. Warga di sini memperbaiki jalan lingkungan sepanjang 200 meter secara swadaya karena lelah menunggu pemkot bergerak.
“Saya sudah delapan kali melihat petugas datang foto-foto. Setelah itu tidak ada realisasi,” kata Bambang Sutikno (42), warga yang menetap di kawasan itu sejak 2013.
Satu rumah bisa menyumbang sampai Rp50 ribu. Lumayan besar. Maklum hanya terdapat sembilan keluarga di sana.
Perbaikan terakhir pada tiga hari lalu untuk menutup sejumlah lubang jalan. Bambang heran karena jalan di blok sebelah sudah diperbaiki pemerintah. Namun ia tak lagi menaruh harapan, baginya menunggu pemerintah hanya berujung kekecewaan.
“Tanpa pemerintah tetap kami tambal. Mau bagaimana lagi, ini jalan yang setiap hari kami pakai,” ungkapnya.
Mundur ke tahun 2018, warga Gang Karya Mufakat, Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, juga melakukan aksi yang sama.
Mereka swadaya memperbaiki jalan sepanjang 450 meter yang telah lama rusak. Berkali-kali mengajukan perbaikan kepada pemkot, tetapi tak kunjung terealisasi.
Beberapa tahun berselang, memang ada pengaspalan, tapi hanya beberapa puluh meter di bagian depan gang.
Tahun 2023, jalan yang tak beraspal rusak lagi. Hasil perbaikan swadaya itu tak bertahan lama. Mengingat ini jalur alternatif yang kerap dilalui kendaraan menuju Jalan Pramuka.
Bosan mengeluh, warga kembali urunan membeli semen, lalu memperbaiki jalan dengan kemampuan sendiri. Dua tahun kemudian, kerusakan kembali muncul. Kali ini kesabaran warga benar-benar habis.
Pada 2025, mereka menancapkan pohon pisang di lubang-lubang jalan sebagai pernyataan protes. Tak lama, pemkot akhirnya mengaspal Gang Karya Mufakat.
Bertahun-tahun Dibiarkan Rusak
Di tempat lain, warga Simpang Sungai Jelai RT 27, Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, masih mengandalkan hamparan sabut kelapa untuk mengurangi licinnya jalan yang becek dan berlumpur.
Jalan itu berada di bantaran sungai sehingga kerap terendam saat air pasang. Sabut yang ditebar sering hanyut terbawa air, dan jalan kembali berubah jadi seperti rawa.
Pemkot sudah berkali-kali menjanjikan peningkatan mutu infrastruktur di kawasan tersebut. Dari sekitar 300 meter jalan yang rusak, baru 100 meter yang dibangun menjadi titian beton. Itu pun hanya di bagian depan. Selebihnya, jalan di permukiman warga masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Bertahun-tahun sudah seperti ini, tidak pernah diperbaiki,” ujar Riduan (50), warga setempat saat ditemui Selasa (7/7).
Hari itu, penulis kembali bertemu Mansyah (65) warga yang pernah diwawancarai pada 2025. Kala itu ia masih berjalan normal, kini salah satu kakinya lumpuh akibat stroke. Satu hal yang tak berubah: jalan di depan rumahnya tetap rusak.
“Sudah pasrah. Bertahun-tahun begini terus, tidak pernah juga diperbaiki,” katanya lirih.
Sepanjang ingatan Masitah (28), kondisi jalan itu hampir tak berubah “Sejak ulun (saya) masih kecil memang sudah begini,” ujarnya.
Masitah bersekolah di SDN Basirih 10 di Jalan Simpang Sungai Jelai RT 20, Kelurahan Mantuil, tak jauh dari rumahnya. Akses menuju sekolah itu sama memprihatinkannya. Puluhan tahun belum tersentuh perbaikan, padahal setiap hari dilalui anak-anak Sungai Jelai untuk menempuh pendidikan.
Ketika jalan darat terendam usai hujan atau pasang, siswa bahkan harus mengayuh jukung (sampan) agar bisa sampai ke sekolah.
“Dari saya sekolah di SDN Basirih 10 sampai sekarang, jalan menuju ke sana juga tidak pernah benar-benar diperbaiki,” tuturnya.
Jangan Dinormalisasi
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar mengatakan, meski patut diapresiasi, aksi warga memperbaiki jalan secara swadaya tak boleh dianggap lumrah. Sebab penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Jangan sampai gotong royong itu muncul karena warga merasa kebutuhan dasarnya tidak mendapat perhatian,” katanya, Selasa (7/7).
Namun, Ridho justru enggan menyalahkan pemko. Ia maklum kalau pemkot dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan pembangunan.
“Meski begitu, ketika warga berulang kali mengusulkan perbaikan jalan hingga akhirnya memilih memperbaikinya sendiri, artinya perlu ada evaluasi terhadap kecepatan respons pemerintah,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Jalan lingkungan, katanya, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Dewan berjanji akan mendorong pemkot untuk segera memetakan ruas-ruas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan agar bisa ditangani secara bertahap.
“Perbaikan infrastruktur tidak boleh hanya bergantung pada laporan yang viral di media sosial. Harus didasarkan pada data yang akurat agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.
“Kami juga akan meminta penjelasan dari dinas terkait mengenai usulan-usulan masyarakat yang belum terealisasi. Dalam pembahasan anggaran, kami akan mendorong alokasi yang memadai untuk perbaikan infrastruktur lingkungan, terutama di titik-titik yang kerusakannya paling berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Belum Terpetakan
Permasalahan jalan lingkungan di Banjarmasin tercatat dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
Berdasarkan dokumen tersebut, luas kawasan permukiman kumuh mencapai 508,48 hektare, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin pada tahun 2022.
Total panjang jalan lingkungan mencapai 174.741,9 meter, dengan sekitar 26.960 meter dalam kondisi rusak.
“Ini data tahun 2021, luasannya bisa berkurang atau bertambah,” kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Hizbulwathony, Kamis (9/7).
Ia beralasan, perbaikan jalan lingkungan belum maksimal lantaran RP2KPKPK sedang ditinjau ulang karena dokumen ini telah berusia lima tahun. Selain itu, Banjarmasin telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta pola ruang yang baru.
Proses review bersama pihak kecamatan, kelurahan, dan tim konsultan penyusun RP2KPKPK itu menelan anggaran sekitar Rp460 juta. Ditarget rampung pada November nanti.
Selanjutnya, hasilnya akan menjadi dasar revisi SK Wali Kota tentang penetapan kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan terbit pada awal 2027. Setelah dokumen itu selesai, Disperkim akan menyusun perencanaan teknis penanganan kawasan kumuh di setiap kelurahan. Dari situ akan diketahui kebutuhan anggarannya. Selama ini, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kawasan kumuh di Banjarmasin berkisar Rp9 miliar per tahun.
Janji Wali Kota
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin akhirnya mendatangi Gang Teluk Mendung Pada Selasa (7/7). Dia menjanjikan perbaikan jalan dalam waktu segera.
Dijelaskannya, perbaikan jalan selama ini terkendala persoalan tata ruang. Sekitar 200 meter ruas jalan berada di kawasan jalur hijau. “Yang di luar jalur hijau akan segera kami tangani. Sementara yang masuk jalur hijau harus diperjelas dulu statusnya dan disesuaikan regulasinya supaya bisa diperbaiki,” ucapnya.
Terkait keluhan warga Sungai Jelai, Yamin mengatakan pemkot masih mendata status kepemilikan lahan agar dapat dihibahkan kepada pemerintah. Ini diperlukan sebelum jalan ditinggikan sehingga tidak lagi tergenang saat air pasang.
“Kalau urusan lahannya selesai, nanti kita uruk dan kita keraskan jalannya. Warga dan anak-anak sekolah juga harus kita pikirkan supaya aktivitas mereka tidak terganggu,” akunya.
Yamin mengklaim, pihaknya ingin pembangunan tidak hanya difokuskan di pusat kota, kawasan pinggiran juga harus mendapat perhatian yang sama.
“Kita akan lebih jeli melihat mana yang menjadi prioritas. Pembangunan tidak boleh hanya di tengah kota, tetapi juga harus menyentuh wilayah-wilayah di ujung Banjarmasin,” tutupnya.
Akibat Pembangunan Berdasar “Selera” Pemerintah
Pengamat kebijakan publik di Banjarmasin, Noorhalis Majid menilai, di balik aksi warga yang patungan memperbaiki jalan kampung menunjukkan ada yang salah.
“Ini menggambarkan pemerintah tidak mampu menjalankan tugas untuk memenuhi layanan dasar kepada masyarakat. Memperbaiki jalan adalah tanggung jawab pemerintah,” ujarnya, Sabtu (11/7).
Dikatakannya, peran masyarakat semestinya sebatas ikut menjaga hasil pembangunan, misalnya mengawasi angkutan besar yang melintas agar tidak melebihi kapasitas jalan atau melaporkan kerusakan jalan. Bukan justru menanggung biaya perbaikannya.
“Perbaikan jalan dengan biaya gotong royong merupakan sindiran kepada pemerintah. Itu menjadi indikator bahwa pelayanan dasar saja belum optimal,” kata mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tersebut.
Ia menilai persoalan seperti ini seharusnya dapat diantisipasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sayangnya, selama ini mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Musrenbang sering hanya menjadi seremonial. Jalan yang diprioritaskan akhirnya lebih banyak ditentukan berdasarkan selera pemerintah,” ujarnya.
Momen ini mesti dijadikan pelajaran, pemerintah tidak boleh membiarkan usulan masyarakat menggantung tanpa kepastian. Jika anggaran memang terbatas, hal itu harus disampaikan secara terbuka.
“Warga sudah membayar pajak. Kalau memang belum ada anggaran, jelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat dibiarkan tanpa kepastian,” katanya.
Berulangnya aksi swadaya di berbagai sudut Banjarmasin, katanya, merupakan alarm bagi pemerintah untuk berbenah.
“Kalau warga terus-menerus memperbaiki jalan dengan biaya sendiri, itu menjadi potret seolah-olah masyarakat tidak lagi memerlukan pemerintah karena pemerintah tidak hadir saat pelayanan dasar dibutuhkan,” pungkasnya.***
