- Penulis: Donny Muslim & Soraya Alhadi
- Foto: Rahmad Ade/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat Banjarmasin. Kadar garam di sungai melonjak, membuat PTAM kesulitan mengolahnya. Karhutla memperburuk keadaan. Stok air yang tersisa disedot untuk pemadaman kebakaran. Sementara pemerintah masih sibuk berwacana.
***
SUDAH sepekan lebih, air leding di rumah Nor Hayati di Jalan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat, tidak lagi mengucur deras. Siang hari biasanya air mati dan baru mengalir lewat tengah malam, sekitar pukul 01.00 sampai 05.00 Wita.
Perempuan berumur 41 tahun itu harus terbangun dan terjaga pada jam-jam tersebut untuk mengisi persediaan air. Kadang ia baru tidur menjelang subuh. Paginya, kembali bangun untuk menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya.
“Kada tahan-tahan banar jua gasan bangun tengah malam mahadang banyu, tapi kayapa lagi,” ucapnya saat ditemui Banjartimes, Selasa (25/8/2026).
Persediaan air itu dipakai untuk kebutuhan memasak, berwudu, mandi, cuci pakaian, cuci piring, dan kakus. Karena air hanya tersedia beberapa jam pada dini hari, pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan banyak air terpaksa digeser ke malam hari.
Mencuci pakaian pada siang hari nyaris tidak bisa. “Berat banar pang mun banyu mati. Apa-apa jadi malam. Betetapas jadi malam,” keluhnya.
Sesekali Nor meminta suaminya membantu menunggui air karena ia tidak terlalu kuat begadang. “Ada gula darah,” katanya.
Jika persediaan habis sebelum beranjak malam, Nor mencari air sumur. Masalahnya, airnya kadang masih bercampur lumpur. Sedangkan untuk ke sungai, jaraknya lumayan, harus melewati dua RT.
Keluarga Nor sempat memakai air PDAM untuk minum dan makan. Kendati sudah direbus, keluarga Nor malah mengalami gangguan pencernaan. Sejak itu, mereka harus membeli air minum dari luar.
Meski tersendat-sendat, tagihan leding tetap dibayar setiap bulan secara normal. Sekitar Rp80.000 per bulan. Ditambah air galon isi ulang seharga Rp6.000. Air galon yang dibeli pagi biasanya habis pada sore hari.
Tambahan pengeluaran itu memberatkan ekonomi keluarganya. Suami Nor, Rahmadianor (53), hanya seorang penjaga sekolah dengan upah Rp1,2 juta per bulan.
Setelah semalaman menunggui air, Rahmadianor terkantuk-kantuk di sekolah. Untungnya, sekolah memahami kondisinya. Jadi setelah membersihkan ruangan, ia boleh tidur sebentar di masjid.
Anak mereka yang berusia 23 tahun bekerja di bengkel, seorang lagi masih duduk di kelas tiga SMP. “Jadi dihemat-hemat ai,” ujar Nor terkekeh.
***
Rutinitas serupa juga dijalani keluarga Slamet Triyadi dan istrinya, Barniah, yang tinggal di Gang Demang, Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Bedanya, di sini kondisi air leding yang cuma mengalir pada malam hari sudah berlangsung lama. Sudah dianggap biasa.
Slamet menuturkan, sejumlah gang di Belitung Darat, terutama di daerah ujung dekat Depo Pertamina, memang sudah sejak lama mengalami krisis air bersih. Dia kurang tahu persis masalahnya.
Keran baru mengalirkan air sekitar pukul 00.00 Wita. Slamet dan Barniah segera mengisi drum dan ember. Mendekati pukul 04.00 Wita, alirannya semakin mengecil hingga berhenti.
“Sebelumnya (air) bisa naik ke atas drum jam 12 malam. Paling jam 4 pagi mati dah. Tidak bisa naik lagi,” kata Slamet saat ditemui pada Senin (24/8).
Selama enam tahun tinggal di kawasan Belitung, Slamet sudah terbiasa begadang saban malam untuk mengisi air. Namun, sepekan terakhir, kondisinya semakin sulit saja. Di malam hari sekalipun, terkadang keran juga mati. Kalau pun mengalir tidak deras. Slamet mengakalinya dengan menyalakan mesin pompa. Masalahnya, giliran tagihan listrik yang membengkak.
“Kalau mati kan harus disedot dulu. Kalau menyedot pakai listrik jadi menambah biaya,” tambah Slamet.
Saking terbiasanya, Slamet tak berharap air mengalir di siang hari. Dini hari sekalipun tak jadi soal, asalkan tetap mengalir. “Gak apa-apa deh, kecil gak apa-apa. Malam-malam aku gak apa-apa, rela aku,” katanya.
Akhir-akhir ini, Slamet juga merasakan penurunan kualitas air leding. Tidak layak dijadikan air minum. “Beda lah rasanya. Kayak air yang dikasih penyedap. Rasanya tuh kayak gimana gitu,” katanya.
Air “berpenyedap” itu membuat kopi dan teh yang diseduh Slamet terasa aneh. Jadi sekarang Slamet juga mesti membeli air galon isi ulang. “Ya dihemat-hemat aja solusinya,” tutup Slamet.
Sungai Menyurut dan Mengasin
Kemarau menjadi salah satu penyebab krisis air bersih di Banjarmasin. Sungai menyurut hingga terjadi intrusi atau masuknya air laut ke sungai. Akibatnya, sungai yang menjadi sumber air baku PTAM Bandarmasih menjadi terlalu asin.
Kondisi ini terutama terjadi di Sungai Bilu, salah satu sumber air baku andalan PTAM. Kadar garam di Sungai Bilu meningkat. Saat pasang, kadarnya mencapai 5.600 miligram per liter (mg/l). Jauh di atas ambang batas 300 mg/l.
Air baku dengan kadar garam setinggi itu tidak bisa diolah secara normal. Menurut Direktur Utama PTAM Bandarmasih, Zulbadi, kondisi tersebut berlangsung selama 17 jam sehari. “Artinya, hanya tujuh jam saja yang bisa digunakan untuk operasional,” terang Zulbadi, Rabu (26/8).
PTAM lalu mengurangi kapasitas produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) I yang berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 dan IPA II di Jalan Pramuka.
IPA I misalnya, memiliki kapasitas sekitar 2.200 meter kubik per jam. Namun, ketika kadar garam Sungai Bilu melonjak, produksinya turun ke 1.400 meter kubik per jam.
Untuk mempertahankan produksi IPA I, air baku Sungai Bilu dicampur dengan air dari IPA II. Akibatnya, pasokan dari IPA II ke pelanggan menjadi berkurang.
Total kapasitas kedua IPA ini sekitar 2.350 liter per detik. IPA I melayani Banjarmasin Barat dan Tengah, dan sebagian Banjarmasin Utara (Kayu Tangi sebelah kiri). Sedangkan IPA II melayani Banjarmasin Timur, Selatan, dan sebagian Banjarmasin Utara (Kayu Tangi sebelah kanan).
Ketika produksi berkurang, pelanggan di wilayah berujung menjadi korban. PTAM mencatat sejumlah wilayah kritis, antara lain Trisakti, Kompleks Yuka, Pasir Mas, dan Pelambuan di Banjarmasin Barat; Pulau Bromo dan Antasan Bondan di Banjarmasin Selatan; serta Alalak di Banjarmasin Utara.
Sebenarnya, PTAM memiliki sumber alternatif. Yakni air baku dari Pematang Panjang di kabupaten tetangga dengan jatah 1.100 liter per detik. Namun, kemarau juga membuat Pematang Panjang menyurut bahkan mengering.
Tersedot Pemadaman Karhutla
Bukan hanya Banjarmasin, wilayah lain di Kalimantan Selatan juga menghadapi masalah serupa. Plt Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Sandy Erryanto mengatakan saat ini sumber air semakin terbatas. Air yang terbatas itu harus dibagi-bagi lagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari air baku, irigasi, perikanan, hingga pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kemarau diperkirakan mencapai puncak pada September. Sungai-sungai yang ada diperkirakan hanya mampu bertahan hingga pertengahan Oktober. Sementara hujan kemungkinan baru tiba pada akhir November nanti.
Di Waduk Riam Kanan misalnya, muka air terus menurun sekitar 25 sentimeter per hari. Jika muka air terlalu rendah, pembangkit listrik tenaga air tidak dapat beroperasi secara optimal.
Di hilir, Karang Intan juga mulai tertekan. Debit air untuk kebutuhan masyarakat Banjarbaru, Banjar, dan Banjarmasin berada di kisaran 0,75 meter kubik per detik. Di Pematang Banjarbaru bahkan muka air sudah di bawah level nol.
Sandy berharap, penanganan kebakaran dan kabut asap bisa dipercepat. Sebab, pengambilan air terus menerus untuk pemadaman kebakaran akan menekan pasokan air baku dan irigasi.
“Kalau bisa dua minggu sudah padam semua,” ucapnya.
BWS kini membuka sejumlah sumur. Namun, sumur bor bukan solusi jangka panjang. Pengambilan air tanah secara terus menerus dapat menurunkan muka air tanah.
Maka, penambahan tampungan air perlu dipercepat. Salah satunya dengan pembangunan Riam Kiwa. Infrastruktur tersebut bisa menjadi tampungan air alternatif sekaligus mengendalikan banjir di kawasan Banua Anam.
Apa Kabar Wacana Embung?
Banjarmasin sebenarnya memiliki lahan yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan air. Sekitar 30 hektare lahan milik PTAM Bandarmasih di Pematang Panjang bisa dimanfaatkan untuk membangun embung untuk persiapan menghadapi kemarau. Tetapi, embung itu belum dibangun, masih di tataran wacana.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan pembangunan embung membutuhkan anggaran besar. Pemerintah kota telah mengajukannya ke pemerintah pusat.
“Perlu biaya sangat besar itu. Pastinya miliaran,” ucapnya pada Rabu (26/8).
Pemkot juga tidak dapat mengerjakannya sendiri. Pembangunan harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi, BWS, dan pusat. “Tidak bisa dikerjakan sendiri,” kata politikus Gerindra itu.
Pemkot juga berharap pembangunan Riam Kiwa segera diselesaikan. Bendungan tersebut diharapkan menambah stok air baku.
Pada kemarau tahun ini, pilihannya cuma mengirit sumber air baku, memakai sumur, mengirim tangki, dan meminta masyarakat menghemat pemakaian air.
Sementara untuk jangka panjang, PTAM merencanakan pembangunan pipa sepanjang 9,3 kilometer dari IPA 2 Pramuka menuju Pematang Panjang.
Selain itu, menormalisasi Sungai Martapura dan Sungai Bilu yang sudah puluhan tahun tidak dikeruk. Pengerukan endapan lumpur itu untuk menambah kapasitas dan fungsi sungai saat banjir maupun kemarau.
Yamin juga meminta PTAM menyiapkan peta jalan menghadapi kemarau berikutnya. Pemkot ingin PTAM memiliki rencana yang lebih matang, berjaga-jaga ketika keadaan memburuk.
Pemerintah Belum Belajar
Noorhalis Majid, pengamat kebijakan publik dari Ambin Demokrasi, menilai krisis air yang berulang menunjukkan pemerintah belum cukup belajar.
“Kemarau dan kekeringan hampir terjadi tiap tahun. Tapi setiap tahun pula tidak pernah belajar untuk mengantisipasi kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air,” katanya lewat pesan WhatsApp, Ahad (30/8).
Majid mengingatkan, air adalah kebutuhan dasar yang wajib mendapat perhatian serius. “Karena pemerintah memiliki kewenangan, anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia. Pasti mampu menangani. Hanya saja masih tidak fokus,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menentukan prioritas anggaran untuk memastikan tiga kebutuhan dasar (air, pangan, dan energi) terpenuhi sebelum membiayai program lainnya.
“Pemerintah harus mengamankan tiga kebutuhan pokok tersebut, baru mengurusi hal lain,” tegas mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel itu.
Salah satunya dengan membangun embung untuk menampung air hujan untuk dipakai saat kemarau. Masalahnya, kata Majid, embung ini wacana lama yang belum terwujud.
“Bikin embung minimal lima atau tujuh, setidaknya ada di setiap kecamatan, agar terpenuhi kebutuhan air masyarakat,” tambahnya.
Menurut Majid, krisis air juga tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Ia memperkirakan tekanan akibat kemarau akan semakin besar pada tahun-tahun mendatang jika tidak ada upaya perbaikan.
“Harus disadari dari waktu ke waktu kondisinya akan semakin parah. Kemarau juga akan meningkat di tahun-tahun ke depan.”
Sebab kerusakan lingkungan dapat mempercepat perubahan iklim dan membuat masyarakat semakin sulit beradaptasi. “Akhirnya menimbulkan bencana. Korbannya siapa saja, tanpa terkecuali,” pungkas Majid.***
***Liputan ini masuk dalam serial #DiAmbangKrisis dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
