- Teks: Harfin Shad
- Foto: Rahmad Ade
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
Panas berkepanjangan membuat masyarakat Banjarmasin menghadapi tekanan ekologis dan ekonomi. Paling menderita adalah warga yang berada di piramida terbawah. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah?
***
KIPAS angin di rumah Rusnani (53) hampir tidak pernah beristirahat. Warga Jalan Antasan Raden, Kelurahan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, itu harus menyalakannya selama siang dan malam hari untuk mengusir gerah.
Hawa panas yang tak tertahankan itu dirasakan Rusnani sejak tiga bulan terakhir, atau sejak Banjarmasin memasuki kemarau. Kipas angin hanya dimatikan pada subuh. Ketika matahari mulai meninggi, sekitar pukul 09.00 Wita, kipas angin harus kembali bekerja.
Panas juga mengganggu waktu istirahat. Ketika malam terlalu gerah, punggungnya basah oleh keringat. Tidur pun jadi tidak nyenyak. “Panas ini mengganggu. Kada (tidak) nyenyak. (Punggung) belakang sampai basah,” katanya.
Ketika berada di dalam rumah terasa terlalu gerah, Rusnani lebih sering duduk di teras untuk mencari angin. Menurutnya, berada di luar rumah terasa lebih nyaman dibandingkan di dalam yang sumuk dan pengap.
Membeli pendingin ruangan menjadi pilihan yang tidak realistis. Rusnani mengatakan, pemakaian AC bisa membengkakkan tagihan listrik. Sementara penghasilannya terus menurun.
Penggunaan kipas angin yang semakin sering pun mulai terasa pada pengeluaran rumah tangga. Tagihan listrik Rusnani yang biasanya sekitar Rp45 ribu kini lebih dari Rp80 ribu sebulan.
Beban itu bertambah karena persoalan air. Di kawasan Teluk Tiram, air leding mengucur kecil. Rusnani harus menggunakan mesin pompa untuk mendapatkan air, yang juga menambah penggunaan listrik.
“Makanya jadi merasa terbebani oleh listrik dan banyu (air) larang (mahal) ini,” katanya.
Di saat kebutuhan rumah tangga meningkat, kondisi ekonomi keluarga Rusnani justru sedang sulit. Dahulu, omzet dagangannya bisa mencapai Rp800 ribu hingga Rp1 juta sehari. Sekarang, memperoleh Rp200 ribu pun patut disyukuri.
“Dahulu nyaman (mudah) mencari duit. Tahun semalam (kemarin) masih ada sejuta kulihan (dapat). Tahun ini 200 aja (saja),” sebutnya.
Persoalan air bersih juga membuat kondisi semakin sulit. Rusnani berharap pemerintah serius membantu. Menurutnya, bantuan air yang diberikan melalui rukun tetangga (RT) belum mencukupi kebutuhan warga. Ia berharap pasokan air bisa lebih sering, tanpa harus menambah beban ekonomi warga.
“Harapan ke pemerintah, bantu ae. Berbenah. Sudah karing(kering), listrik mahal jua(juga),” ujarnya.
Cerita serupa datang dari Wanda (26), warga Jalan Kelayan B, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Ia tinggal bersama suami dan dua anaknya yang berumur empat dan tujuh tahun. “24 jam kepanasan,” kata Wanda.
Kipas angin di rumahnya menyala hampir sepanjang waktu. Kondisi itu ikut menaikkan tagihan listrik bulanan dari sekitar Rp140 ribu menjadi Rp160 ribu.
Bahkan, colokan listrik di rumah Wanda sempat rusak akibat penggunaan kipas angin yang terus-menerus. AC sebenarnya menjadi pilihan yang diinginkan Wanda untuk mengatasi panas. Namun, membeli dan mengoperasikannya bukan pilihan yang mudah. “Karena kadada (tidak ada) dananya nukar (beli),” katanya.
Ketika gerah sudah tak tertahankan, anak-anak Wanda kerap mengeluh. Tidak banyak solusi yang bisa ia tawarkan selain mengajak mereka duduk di teras untuk mencari angin atau mandi.
Namun, mandi pun tak selalu membuat tubuh terasa lebih segar. Kekeringan membuat air semakin sulit didapat. “Becabur gin tatap panas jua, banyunya kering(bercebur pun tetap panas, sungainya kering),” kata Wanda.
Panas juga terasa semakin berat ketika kebakaran lahan terjadi di sejumlah tempat. “Terbakar juaduitnya,” tambahnya.
Wanda berharap musim kekeringan segera berakhir. Ia khawatir kondisi ini berlangsung lebih lama, bahkan hingga awal tahun depan.
Ia juga tidak yakin hujan yang turun di wilayah Hulu Sungai akan menyelesaikan persoalan di Banjarmasin.
Pengalaman Rusnani dan Wanda memperlihatkan bagaimana panas yang berlangsung lama tidak berhenti sebagai persoalan kenyamanan. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, panas berarti kipas yang harus menyala lebih lama, tagihan listrik yang meningkat, kebutuhan air yang bertambah, sementara pilihan untuk menggunakan AC hampir tidak tersedia.Ketika panas, kekeringan, dan kebakaran lahan datang bersamaan, ruang warga untuk beradaptasi semakin sempit.
Fenomena Pulau Panas Perkotaan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Jefrie Fransyah mengatakan kondisi lingkungan Banjarmasin saat ini berada dalam tekanan ekologis tinggi.
Menurut Jefrie, cuaca panas yang dirasakan masyarakat adalah akumulasi penurunan kualitas lingkungan, ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering ditambah asap kebakaran yang mencemari udara.
Pada periode angin muson tenggara, udara kering bergerak membawa asap dari wilayah tetangga seperti Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Membuat polusi udara terakumulasi di Banjarmasin.
Data Air Quality Monitoring System (AQMS) di Kayu Tangi dan stasiun pemantau portabel menunjukkan fluktuasi partikulat PM2.5 (partikel udara berukuran mikroskopis yang berasal dari kebakaran lahan). Pada puncak musim kering September, konsentrasi partikulat sempat berada pada tingkat yang melewati ambang aman dan masuk kategori tidak sehat.
Jefrie juga menyebut kondisi perkotaan ikut memengaruhi hawa panas. Permukaan beton, aspal, dan atap seng menyerap serta menyimpan panas, sementara jumlah vegetasi dan pohon peneduh di kawasan perkotaan masih kurang.
Fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island ini harus diperhatikan. Kondisi ini membuat kawasan yang padat bangunan dan minim vegetasi cenderung menyimpan panas lebih lama dibanding wilayah yang memiliki tutupan vegetasi lebih banyak.
Ruang terbuka hijau di Banjarmasin juga diuji. Vegetasi yang sudah ada menghadapi tekanan ketika kekeringan berlangsung panjang sehingga DLH harus meningkatkan penyiraman menggunakan air sungai pada sejumlah ruang terbuka hijau dan jalur hijau.
Menurut Jefrie, penanganan kondisi tersebut tidak cukup dengan satu cara. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah ketika kualitas udara memburuk, termasuk penyesuaian kegiatan belajar di sekolah, penggunaan masker di luar ruangan, serta penyediaan layanan kesehatan.
Sedangkan untuk krisis air, sejumlah permukiman padat yang terdampak krisis air baku dan intrusi air asin, PTAM Bandarmasih mengirimkan pasokan air melalui mobil tangki.
Dalam jangka panjang, DLH mendorong penguatan ruang terbuka hijau, penanaman pohon peneduh, dan pengelolaan kota yang menyesuaikan karakter lahan basah Banjarmasin. Konsep kota spons atau sponge city juga menjadi bagian dari pendekatan untuk memperkuat kemampuan kawasan perkotaan dalam menyimpan air.
Memperlebar Kesenjangan
Panas berkepanjangan berpotensi memperlebar kesenjangan antarkelompok masyarakat. Kelompok miskin kota, anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta pekerja luar ruangan memiliki kemampuan dan pilihan adaptasi yang tidak sama.
Karena itu, peneliti Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Benaya Valentino Ginting melihat persoalan panas perlu ditangani secara lebih struktural. Penanganannya tidak cukup dengan merespons kenaikan suhu, tetapi juga perlu melihat kondisi lingkungan, hunian, serta kemampuan warga dalam beradaptasi.
Benaya mengatakan pemerintah perlu beralih dari respons reaktif menuju mitigasi yang lebih struktural. Salah satunya melalui pemetaan iklim mikro antarkawasan dan penggabungan data sensor dengan pengalaman warga dalam menghadapi panas sehari-hari.
Kebijakan tata ruang juga perlu mempertimbangkan bagaimana panas didistribusikan di dalam kota. Pemerintah tidak cukup hanya menambah ruang terbuka hijau, tetapi juga perlu melihat kawasan mana yang paling panas dan kelompok warga mana yang paling rentan terdampak.
Benaya juga mendorong pemerintah menyusun Heat Action Plan, atau rencana aksi khusus menghadapi panas ekstrem. Rencana tersebut dapat mencakup sistem peringatan, perlindungan pekerja luar ruangan, penanganan kelompok rentan, hingga penyediaan ruang publik yang sejuk sebagai tempat berlindung sementara.
Menurutnya, imbauan kepada masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi permukiman. Anjuran untuk tetap berada di dalam rumah tidak menjadi solusi bagi warga kampung kota yang tinggal di rumah sempit dengan ventilasi terbatas dan material yang mudah menyimpan panas.
Sementara itu, Program Manager Urban Resilient Initiative Kota Kita, Silvania Dwi Utami, mengatakan penanganan panas juga perlu dimulai dari cara pemerintah membaca kondisi kota. Kota Kita belum melakukan riset urban heat secara khusus di Banjarmasin. Pandangannya merujuk pada temuan riset Beyond Housing Types (Be-Housing) yang dilakukan Kota Kita di Semarang.
“Artinya, ketika membicarakan panas perkotaan, kita tidak cukup hanya bertanya ‘berapa derajat suhu kota?’, tetapi juga ‘di lingkungan seperti apa warga mengalami panas tersebut, berapa lama mereka terpapar, dan apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi paparannya?’”
Karena itu, pemetaan panas perlu disandingkan dengan data mengenai kondisi lingkungan dan kerentanan warga. “Pemerintah kota perlu menggabungkan data suhu dengan informasi tentang kepadatan, tutupan vegetasi, karakter hunian, kelompok rentan, dan aktivitas masyarakat. Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan ke lingkungan yang paling membutuhkan.”
Hunian juga perlu menjadi bagian dari strategi adaptasi. Menurut Silvania, solusi tidak selalu harus berupa penggunaan pendingin udara.
“Standar dan program perumahan perlu mulai mempertimbangkan ventilasi silang, orientasi bangunan, material atap dan dinding, naungan, bukaan, serta desain ruang yang memungkinkan pendinginan pasif. Adaptasi panas sebaiknya tidak selalu diterjemahkan sebagai kebutuhan memasang AC.”
Pada tingkat lingkungan, infrastruktur hijau dan ruang teduh juga dapat diperkuat.
“Pohon, vegetasi, koridor teduh, taman, jalur pejalan kaki, dan ruang publik dapat berfungsi sebagai cooling infrastructure. Yang penting bukan hanya jumlah ruang hijau, tetapi akses dan distribusinya—siapa yang dapat menggunakannya dan kapan.”
Ruang publik juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan ketika suhu tinggi.
“Sekolah, fasilitas kesehatan, balai warga, ruang komunitas, halte, dan koridor publik dapat dirancang atau ditingkatkan sehingga menjadi tempat yang lebih nyaman ketika suhu tinggi.”
Namun, kemampuan ekonomi warga tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan adaptasi.
“Yang tidak kalah penting, adaptasi perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Jika solusi hanya berupa teknologi atau renovasi yang mahal, manfaatnya belum tentu dapat dirasakan oleh kelompok yang paling rentan.”
Karena itu, Silvania mendorong pemerintah memikirkan solusi yang dapat diterapkan pada hunian dan lingkungan yang sudah ada.
“Karena itu, pemerintah kota perlu memikirkan solusi yang terjangkau, pasif, dan dapat diterapkan secara bertahap pada hunian dan lingkungan yang sudah ada.”
Bagi Silvania, panas juga perlu ditempatkan sebagai persoalan lintas sektor, bukan semata-mata persoalan cuaca. “Karena itu, panas dan kemarau yang semakin sering perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan, ekonomi, hunian, ruang publik, dan tata kelola kota, bukan sekadar persoalan suhu.”
***Liputan ini masuk dalam serial #DiAmbangKrisis dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
