- Penulis: Harfin Shad
- Foto: Rahmad Ade Ramadhani/Banjartimes
- Penyunting: Muhammad Syarafuddin
KIOS laundry milik Siti Annisa (50) di kawasan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin Barat, mendadak sunyi. Deru mesin cuci dan uap panas setrika yang biasa memenuhi ruangan, hilang saat arus listrik diputus. Inilah rutinitas buruk yang harus dihadapi Annisa hampir saban hari dalam dua pekan terakhir.
“Sering sekali. Satu hari mati, besoknya mati lagi. Kondisi seperti ini sudah hampir dua minggu,” Ujar Annisa kepada Banjartimes, Senin (6/7).
Durasi pemadaman berkisar antara empat hingga enam jam. Sialnya, pemadaman lebih sering terjadi pada siang hari, ketika aktivitas usaha sedang padat-padatnya. Sebagai pemilik usaha yang mengandalkan alat elektronik, biarpet berarti juga lumpuhnya produktivitas.
Saat listrik padam total, Annisa dan karyawannya hanya bisa melipat pakaian yang sudah kering. Proses mencuci, mengeringkan, dan menyetrika terpaksa ditunda. Akibatnya mereka kelabakan, terutama saat menghadapi pesanan layanan ekspres.
“Rata-rata pelanggan di sini memahami kalau keterlambatan disebabkan pemadaman listrik, tapi tetap saja ada satu dua orang yang kecewa karena mereka sedang terburu-buru,” kata Annisa yang mempekerjakan tujuh karyawan perempuan ditambah seorang kurir laki-laki.
Dampak pemadaman ini meluas hingga ke urusan dapur para karyawan. Selama ini Annisa menerapkan dua sistem upah: harian dan mingguan. Jika listrik padam pada tengah hari, Annisa terpaksa memulangkan karyawan harian lebih awal demi efesiensi. Konsekuensinya, pendapatan harian para pekerja otomatis berkurang. Sementara untuk karyawan mingguan, target pekerjaan yang tertunda membuat Annisa merasa terutang waktu kerja dengan mereka.
Annisa merasa wilayahnya yang merupakan permukiman padat penduduk dan dekat kawasan pelabuhan seperti dianaktirikan.
“Sepertinya di daerah lain jarang mati lampu, justru di wilayah sekitar sini saja yang sering. Kami pun tak tahu alasannya kenapa.”
Dulu, ia sempat memiliki genset. Namun karena pemadaman kian jarang terjadi di Banjarmasin, alat tersebut rusak karena tidak terawat. Kini, saat pemadaman terjadi beruntun, Annisa hanya bisa pasrah. Dia tetap membuka tokonya untuk menerima titipan baju pelanggan, meski ia tak tahu pasti kapan baju-baju itu bisa dicuci.
Cerita serupa datang dari Banjarmasin Utara, Sandi Rosadi (40). Seorang pelaku UMKM yang bergerak di bisnis frozen food ini juga harus memutar otak akibat pemadaman bergilir yang durasinya mencapai empat hingga lima jam.
“Sistemnya bergilir. Misalnya di daerah belakang kebagian pukul 10.00 sampai 14.00. Nah, setelah itu pemadaman bergeser ke daerah sini,” jelas Sandi.
Bagi bisnis makanan beku, listrik adalah daya hidup. Produk seperti sosis dan nugget memiliki ketahanan maksimal hanya enam jam di dalam freezer tanpa listrik. Lewat dari itu produk akan meleleh dan rusak. Menyiasati keadaan, Sandi menutup rapat tempat penyimpanan menggunakan kardus tambahan agar suhu dingin di dalam tetap terjaga.
Namun, kendala terbesar Sandi sebenarnya pada proses rantai pengiriman. Tokonya melayani 40 hingga 50 pesanan online per hari dengan jangkauan pengiriman hingga ke Makassar dan Jakarta. Proses pengemasan menggunakan alat pres (sealer) plastik dan pencetakan resi pengiriman sangat bergantung pada listrik.
“Kami terpaksa harus menunggu lampu hidup dulu baru bisa menimbang dan mengepres produk. Pengiriman online yang belum tercetak resinya terpaksa tertahan dulu,” tuturnya.
Jika listrik tak kunjung menyala hingga mendekati jam operasional kurir, Sandi harus berkejaran dengan waktu agar tidak melewati batas aman tanggal pengiriman yang ditentukan oleh platfrom marketplace.
Ada satu kesamaan yang dirasakan baik oleh Annisa maupun Sandi, yakni posisi tawar mereka sebagai konsumen selalu lemah di hadapan korporasi negara bernama PLN. Sandi bercerita, setiap bulan ia rutin membayar tagihan listrik sekitar Rp394.000 hingga Rp400.000. Angka itu tidak pernah didiskon atau mendapat kompensasi sepersen pun, tak peduli berapa lama usahanya lumpuh akibat pemadaman listrik bergilir.
“Tagihan tetap normal, tidak ada pengurangan walaupun sering mati lampu. Malah kalau kita telat bayar, PLN cepat sekali menagihnya,” kata Sandi dengan nada menyindir.
Sandi “beruntung” masih mendapat informasi jadwal pemadaman dari grup WhatsApp. Setidaknya, ia bisa bersiap. Berbeda dengan Annisa yang kerap menghadapi biarpet dalam kegelapan informasi. Annisa lebih sering tahu dari obrolan mulut ke mulut, atau baru sadar setelah mesin cucinya mati mendadak.
“Harapannya, kalau memang ada masalah di sistem kelistrikan, mohon diinfokan dengan jelas ke masyarakat,” tutur Sandi. “Masyarakat kan bayar listriknya selalu lancar dan tepat waktu, bahkan kalau menunggak langsung ditagih. Jadi, kalau tagihan ditagih cepat, pelayanan perbaikan dan kualitas listriknya juga mesti cepat dan bagus.”
Krisis Kepercayaan Terhadap PLN
Ketidakpastian informasi yang dialami masyarakat dinilai bukan sekedar masalah teknis di lapangan, melainkan indikator rapuhnya komunikasi publik yang dibangun oleh PLN. Dosen komunikasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Samsir Eka Putera, menilai fenomena warga yang lebih mempercayai informasi dari mulut ke mulut atau pesan terusan WhatsApp ketimbang kanal resmi menunjukkan adanya krisis kepercayaan (distrust).
“Kondisi ini bisa terjadi karena warga tampaknya mulai kehilangan kepercayaan akibat PLN yang terlalu sering terlambat memberikan informasi terkait pemadaman,” jelas Samsir kepada Banjartimes, Selasa (7/7).
Menurutnya, ketidakpercayaan publik ini diperparah oleh jadwal pemadaman yang kerap meleset dari realitas. Ketidaksinkronan antara pengumuman resmi dan kondisi di lapangan membuat masyarakat kehilangan respek dan memilih mencari informasi mandiri secara komunal. Padahal, secara infrastruktur, PLN sudah berinovasi dengan menyediakan kanal informasi berbasis wilayah. Namun, fungsi kanal tersebut menjadi tidak mumpuni karena minimnya pembaruan (update) yang akurat.
“Idealnya, jika pemadaman dijadwalkan pukul 8 malam, informasinya sudah disebarkan sejak pagi hari. Ketika waktu yang dijadwalkan itu akurat dan terealisasi tepat waktu, strategi komunikasi sudah dianggap sangat cukup,” tambah dosen ULM tersebut.
Samsir juga menyoroti lambatnya fungsi hubungan masyarakat (Humas) PLN dalam merespons spekulasi dan informasi simpang siur yang beredar liar di tengah masyarakat saat terjadi krisis listrik. Absennya klarifikasi cepat dari manajemen PLN membuat ruang kosong informasi justru diisi oleh hoaks.
Lebih jauh, Samsir mengingatkan bahwa pemenuhan informasi yang jujur dan transparan bukan sekadar etika pelayanan, melainkan kewajiban hukum. “Masyarakat konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan penjelasan yang jujur mengenai penyebab terjadinya gangguan kelistrikan beserta estimasi waktu pemulihan. Transparansi informasi merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang pemenuhannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang perlindungan konsumen,” tutupnya.
Salahkan Pembangkit Listrik Swasta
Keluhan para pelaku usaha berkelindan dengan krisis sistemik kelistrikan regional. Menurut data sekunder dari PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng, dalam kondisi normal, beban puncak konsumsi listrik di sistem interkoneksi menembus 1.008,9 Mega Watt (MW). Namun, gangguan mendadak (forced outage) membuat pasokan jeblok hingga memicu pemadaman di lapangan melonjak sampai 140 MW.
Masalah ini memicu rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Kalimantan Selatan pada pekan lalu (2/7). General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, mengungkap bahwa pemadaman bergilir dipicu gangguan massal yang dialami oleh setidaknya 11 unit mesin pembangkit listrik milik swasta (independent power producer atau IPP), bukan pada mesin milik perusahaan negara.
“Kerusakan di pembangkit listrik swasta dengan perbaikan hingga akhir September, kita berdoa semoga tidak ada gangguan,” kata Iwan seperti dilansir RRI Banjarmasin.
Sejumlah korporasi swasta yang menjadi mitra PLN dilaporkan mengalami kerusakan secara bergantian. Pembangkit-pembangkit tersebut milik PT Indonesia Energi Dinamika, PT SKS Listrik Kalimantan, PT Indi Ridlatama Power, PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Graha Power Kaltim, dan PT Cahaya Banjar Kaltim.
PT PLN UID Kalselteng belum bisa memastikan kapan pemadaman ini berakhir lantaran perbaikan memakan waktu hingga akhir September 2026. “Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terhadap masyarakat Kalsel dan Kalteng atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi,” tutup Iwan.
Desakan Berbenah
Di saat ekstraksi batu bara di Kalsel terus dikebut, warganya justru kalah dengan monopoli perusahaan listrik negara. Bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kelumpuhan ini bukan sekadar urusan operasional atau kerusakan teknis biasa, melainkan cerminan dari kebijakan yang timpang.
“Persoalan energi ini menyangkut kebijakan yang tidak melihat dimensi masalah secara luas, termasuk dimensi sosial dan lingkungan. Faktanya hari ini, suplai energi sangat dipengaruhi oleh proyeksi penyerapan listrik oleh industri besar. Masyarakat menengah seolah hanya dijadikan objek eksploitasi pasar,” kritik Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Selatan, Jefry Raharja.
Ia juga menyoroti lemahnya kontrol pemerintah terhadap pasar ekspor. Akibat disparitas harga jual, perusahaan tambang lebih mengutamakan mengeruk batu bara untuk dijual ke pasar luar negeri ketimbang memasok kebutuhan domestik. Kondisi ini mempertegas fakta bahwa masyarakat di daerah penghasil belum berdaulat atas energinya sendiri.
“Kita boleh berasumsi, untuk siapa sebenarnya eksploitasi batu bara yang selama ini terjadi di Kalimantan, yang katanya untuk kesejahteraan? Padahal, potensi energi terbarukan kita sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik skala rumah tangga. Harusnya ini yang didorong pemerintah,” tambah Jefry.
Dampak karut marut ini dirasakan dari hulu hingga hilir. Di hulu, masyarakat harus menanggung berbagai pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat pengerukan batu bara. Sementara di hilir, masyarakat dan pelaku usaha kecil serta menengah menghadapi pemadaman bergilir.
Jefry memberikan contoh bagaimana sektor formal maupun informal kelabakan, termasuk pabrik atau produsen makanan rumahan yang alur produksinya lumpuh akibat biarpet berulang, tergambar jelas dalam keluhan pelaku usaha yang viral di media sosial. Sektor-sektor ini menjadi korban paling rentan karena tidak punya pilihan selain bergantung pada satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara.
Keluhan warga sejalan dengan pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil. Melalui rilis gerakan Bersihkan Indonesia yang digawangi WALHI Kalteng, WALHI Kalsel, WALHI Kalbar, dan JATAM Kaltim, krisis listrik sejak akhir Juni 2026 ini disebut sebagai paradoks energi yang ugal-ugalan.
Bagaimana tidak, bumi Kalimantan menyokong 82 persen atau sekitar 687 juta ton batu bara nasional pada 2024, dengan sumbangan dari Kalsel sebesar 237 juta ton dan Kalteng 39 juta ton. Namun, daerah penghasil utama justru dijadikan “zona pengorbanan” yang hak listrik warganya diabaikan begitu saja.
Ketimpangan ini semakin nyata karena berdasarkan data kelistrikan tahun 2025, Sistem Barito yang melayani Kalsel-Kalteng sebenarnya memiliki kapasitas daya 1.151 megawatt dengan beban kebutuhan riil masyarakat yang berkisar 1.000 hingga 1.085 megawatt. Artinya, di atas kertas ada surplus daya sebesar 66 megawatt. Kenyataan bahwa wilayah surplus daya tetap gelap gulita membuktikan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak otomatis menghadirkan keadilan energi.
Di sisi lain, eksploitasi lahan terus berlangsung ugal-ugalan; di Kalteng saja, 9,1 juta hektar daratan habis dikuasai izin tambang, sawit, dan hutan produksi. Negara dianggap lebih cekatan memastikan kelancaran tongkang ekspor batu bara ketimbang menjamin hak warga atas listrik yang andal.
Berangkat dari krisis ini, gerakan Bersihkan Indonesia mendesak pemerintah menempuh langkah: audit independen dan terbuka terkait penyebab krisis listrik, menghentikan normalisasi pemadaman bergilir, serta mereformasi politik energi agar memprioritaskan ketahanan lokal. Koalisi juga menuntut percepatan transisi energi yang adil dan segera memensiunkan PLTU batu bara yang uzur untuk beralih ke energi bersih berbasis komunitas seperti PLTS dan mikrohidro.
***Liputan ini masuk dalam serial #DiAmbangKrisis dan didukung oleh Kurawal Foundation, sebagai bentuk penguatan demokrasi, khususnya media massa independen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
